indate.net-BOGOR-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, kembali turun langsung ke lapangan dalam kegiatan reses tahun 2026 guna menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Bogor Tengah dengan menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari ancaman bencana infrastruktur hingga polemik data bantuan sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Fetty berdialog dengan warga serta berkoordinasi dengan jajaran pemerintah kecamatan terkait berbagai kebutuhan mendesak yang dinilai memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama, menyampaikan harapannya agar pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan pembiayaan, terutama untuk program yang tidak mampu ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
Menurutnya, meskipun proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota telah berjalan, masih banyak usulan prioritas yang membutuhkan anggaran besar.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama berada di Kelurahan Paledang. Dheri mengungkapkan adanya pergeseran tanah di kawasan bantaran sungai yang terus mengancam keselamatan permukiman warga.
“Tadi pagi saya meninjau langsung ke lokasi, sebagian bangunan sudah mengalami longsor. Tebingnya cukup tinggi, sekitar 20 meter dengan kedalaman kurang lebih 15 meter. Jika tidak segera ditangani, tanah akan terus tergerus dan berpotensi membahayakan rumah warga lainnya,” ujarnya, Senin (24/2/2026).
Ia menambahkan, penanganan kawasan tersebut menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC) serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat. Karena itu, pihak kecamatan berharap adanya sinergi lintas pemerintah agar penanganan dapat segera dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Fetty Anggraenidini menyatakan bahwa kondisi warga di RT 03 dan RT 05 masih cukup rentan, terutama karena sebagian besar belum memiliki sertifikat tanah akibat lokasi permukiman yang berada di bantaran sungai. Selain itu, wilayah tersebut belum memiliki Tembok Penahan Tanah (TPT) meski beberapa kali terjadi longsor.
“TPT di wilayah Tegalsari menjadi perhatian utama kami. Kami akan mendorong percepatan pembangunan agar masyarakat tidak lagi merasa waswas, khususnya saat intensitas hujan tinggi,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Fetty juga menerima banyak keluhan warga terkait pencabutan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya di wilayah Pasir Mulya. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakakuratan data kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah warga yang seharusnya masuk kategori desil 1 hingga 4, yakni kelompok sangat miskin dan hampir miskin, justru tercatat dalam desil 7 hingga 10 yang dianggap mampu, sehingga bantuan mereka dihentikan.
“Kesalahan penentuan desil ini berdampak langsung pada masyarakat. Banyak warga kehilangan bantuan karena data tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ungkap anggota Komisi V DPRD Jawa Barat tersebut.
Ia pun mendorong adanya perbaikan mekanisme verifikasi data melalui survei langsung ke rumah warga, termasuk pengecekan kondisi tempat tinggal dan pengeluaran dasar sebagai bahan penilaian yang lebih akurat.
Secara khusus, Fetty juga menyoroti program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia mengingatkan agar penerima bantuan tidak serta-merta dianggap sejahtera hanya karena kondisi rumahnya telah diperbaiki melalui program pemerintah.
“Jangan sampai rumah yang diperbaiki melalui bantuan justru membuat status ekonominya dianggap naik dan hak bantuan kesehatan dicabut. Penilaian harus menyeluruh, bukan hanya dari tampilan fisik rumah,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi warga diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan di tingkat provinsi, terutama dalam mendorong percepatan penanganan bencana serta perbaikan sistem pendataan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.(*)
