indate.net-BOGOR – Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, resmi mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya di tengah proses evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit tersebut pasca keluarnya hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor. Ia memilih beralih menjadi pejabat fungsional sekaligus mengajukan pensiun dini.
Untuk sementara, posisi Direktur RSUD Kota Bogor diisi oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) mulai Jumat, 14 November 2025. Penunjukan ini telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Surat Plt dari BKN sudah terbit dan sudah disetujui, bahwa Pak dr. Ilham mengundurkan diri dari jabatan struktural dan kembali menjadi fungsional,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (18/11/2025).
Denny menjelaskan, penetapan direktur definitif RSUD Kota Bogor saat ini tengah diajukan bersamaan dengan usulan rotasi dan promosi pejabat eselon II. “Pengunduran diri ini sementara hanya untuk jabatan Direktur RSUD Kota Bogor,” imbuhnya.
Saat ditanya apakah pengunduran diri tersebut berkaitan dengan evaluasi besar-besaran di RSUD, Denny memilih tidak merinci lebih jauh. Ia hanya menyampaikan alasan pribadi dari dr. Ilham. “Beliau menyampaikan ingin fokus mengurus orang tua dan agar bebannya tidak terlalu berat,” kata Denny.
Dengan status barunya sebagai fungsional, dr. Ilham kembali bertugas sebagai dokter di bawah Dinas Kesehatan, termasuk kemungkinan ditempatkan di puskesmas. Ia juga telah mengajukan pensiun dini dengan alasan serupa.
Sebelumnya, Pemkot Bogor melakukan evaluasi total terhadap RSUD Kota Bogor menyusul hasil pemeriksaan Inspektorat. Denny mengungkapkan, pihaknya telah memanggil jajaran RSUD lebih dari 10 kali untuk mengidentifikasi masalah secara detail dan mencegah persoalan serupa terulang.
RSUD Kota Bogor belakangan diberitakan mengalami kekurangan pendapatan yang berdampak pada terbatasnya ketersediaan obat-obatan. Kondisi tersebut mendorong Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan perlunya penanganan hati-hati terhadap manajemen dan keuangan RSUD. “Butuh intervensi APBD, tetapi tidak bisa langsung memberikan subsidi tanpa mengkaji, mengidentifikasi, serta mendiagnosa,” ujarnya.
Jenal menambahkan bahwa masalah yang terjadi bukan kerugian, melainkan kekurangan pendapatan yang sumbernya harus ditemukan sebelum langkah subsidi diputuskan. “Demi pelayanan yang prima, RSUD harus mendapat penanganan cepat. Kita tidak bicara nominal dulu, penyakitnya yang harus diobati,” tegasnya.(*)
