indate.net-BOGOR- Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya meminta Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memberikan penjelasan resmi terkait proses penunjukan seorang tenaga ahli yang disebut merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar sekaligus Ketua Ormas SOKSI. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat klarifikasi yang dilayangkan pada Senin (27/7/2026).
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan surat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, proses penunjukan tenaga ahli perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, serta mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Beni menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan latar belakang organisasi maupun afiliasi politik seseorang. Namun, proses pengangkatan tenaga ahli, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum pengangkatan, mekanisme seleksi, kompetensi yang menjadi pertimbangan, ruang lingkup tugas, target kinerja, hingga besaran pembiayaan tenaga ahli. BUMD harus dikelola secara profesional dan tidak boleh menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik dalam pengisian jabatan," ujar Beni dalam keterangannya.
Dalam surat tersebut, KPP Bogor Raya meminta Direksi Perumda Tirta Pakuan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum penunjukan tenaga ahli, mekanisme seleksi atau penunjukan yang ditempuh, kompetensi dan pengalaman profesional yang menjadi dasar pengangkatan, tugas pokok dan fungsi, target kinerja serta masa penugasan, hingga besaran honorarium beserta sumber pembiayaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
KPP Bogor Raya menilai keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban BUMD dalam menjaga kepercayaan publik. Menurut organisasi tersebut, penjelasan resmi dari direksi diharapkan dapat menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus memastikan setiap kebijakan telah dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Lebih lanjut, KPP Bogor Raya berharap Direksi Perumda Tirta Pakuan segera memberikan tanggapan atas surat yang telah disampaikan. Organisasi itu juga menyatakan akan menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dalam waktu yang dinilai wajar belum terdapat penjelasan resmi kepada publik.(*)
