indate.net-BOGOR – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA dan SMK menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam kegiatan reses Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, di Kota Bogor.
Kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Anggaran 2025/2026 tersebut digelar di Bens Stadium Ciheuleut, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri puluhan warga yang mayoritas merupakan kaum ibu.
Dalam kesempatan itu, Fetty mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan proses pelaksanaan SPMB 2026 yang dinilai membingungkan, terutama terkait perubahan sistem penerimaan siswa baru tahun ini.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan program baru di bidang pendidikan, yakni Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul. Namun, pelaksanaan program tersebut dinilai belum diiringi dengan kesiapan sistem dan sosialisasi yang memadai.
“Keluhan terkait SPMB ini sangat banyak disampaikan masyarakat kepada kami sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Aspirasi tersebut tentu akan kami sampaikan dan tindak lanjuti bersama rekan-rekan di DPRD,” ujar Fetty di sela kegiatan reses.
Ia menjelaskan, sejumlah calon peserta didik yang semula berada pada peringkat atas dalam proses seleksi, justru mengalami perubahan posisi setelah sistem berjalan. Kondisi tersebut membuat sebagian peserta yang sebelumnya berpeluang lolos menjadi tidak diterima.
“Banyak laporan dari masyarakat mengenai perubahan peringkat yang cukup signifikan. Ini yang kemudian menimbulkan kebingungan dan menjadi perhatian kami untuk dievaluasi,” katanya.
Selain persoalan peringkat, Fetty juga menyoroti adanya perubahan nilai yang disebut-sebut terjadi selama proses seleksi berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut semakin menambah keresahan masyarakat yang tengah mengikuti proses penerimaan siswa baru.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Komisi V DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu telah memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB 2026.
“Kami sudah meminta penjelasan dari Disdik terkait perubahan peringkat maupun nilai yang menjadi keluhan masyarakat. Kami berharap ada kejelasan dan perbaikan agar proses penerimaan berjalan transparan dan adil,” ungkapnya.
Fetty menilai, berbagai persoalan yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan sistem dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan baru diterapkan secara luas.
Menurutnya, kebijakan pendidikan yang menyangkut masa depan peserta didik harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Sistem penerimaan siswa baru harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai proses yang menyangkut pendidikan anak-anak menimbulkan ketidakpastian bagi para peserta didik maupun orang tua,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya SPMB 2026 hingga proses penerimaan selesai. DPRD juga akan menunggu langkah perbaikan yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Disdik menyampaikan akan melakukan perbaikan. Kami akan mengawal dan memantau pelaksanaannya. Jika berbagai persoalan masih terus terjadi, tentu hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut,” pungkasnya.(*)
