indate.net-JAKARTA – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terlihat keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026) sore, dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda yang biasa digunakan para tahanan Kejaksaan Agung.
Dadan tampak mengenakan kaus berkerah hitam di balik rompi tersebut. Kedua tangannya juga terlihat diborgol saat dikawal petugas menuju kendaraan tahanan yang telah disiapkan.
Kehadiran Dadan sontak menarik perhatian awak media yang telah menunggu di lokasi. Namun, ia tidak memberikan pernyataan apa pun dan langsung dibawa petugas menuju mobil tahanan.
Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara resmi perkara yang diduga melibatkan mantan pimpinan BGN tersebut. Pihak Korps Adhyaksa dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus pada sore hari.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengonfirmasi adanya penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Jeffry, membenarkan kegiatan tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu.
Informasi dari petugas keamanan setempat menyebutkan, proses penggeledahan telah berlangsung sejak dini hari. Selama pemeriksaan berlangsung, pegawai BGN tidak diperkenankan memasuki area kantor dan diminta menunggu di sejumlah titik di sekitar gedung.
Perkembangan ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Dalam keputusan tersebut, Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala lembaga tersebut, yakni Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang untuk memimpin BGN. Ia akan didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan dilakukan setelah Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun terakhir.
Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat efektivitas program dan tata kelola lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan gizi nasional.
Sementara itu, publik masih menantikan penjelasan resmi Kejaksaan Agung terkait status hukum Dadan Hindayana serta hasil penggeledahan yang dilakukan di kantor Badan Gizi Nasional.(*)
