indate.net-BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi sektor pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat produksi hingga distribusi.
Peluncuran koperasi tersebut dirangkaikan dengan dialog bersama para entrepreneur muda dan digelar di D'Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah unsur penting, mulai dari jajaran Pemkot Bogor, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan pemerintah pusat. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang semula dijadwalkan hadir, diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi.
Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, mengatakan Koperasi Ketahanan Pangan dirancang sebagai model pengelolaan sektor pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurut Dody, kawasan Bogor Barat memiliki potensi besar di bidang perikanan, peternakan, dan pertanian yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui koperasi.
“Kami ingin Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor menjadi salah satu ikon baru untuk mengelola sektor pangan dari hulu ke hilir. Potensi perikanan, peternakan, dan pertanian di wilayah ini sangat besar dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Dody.
Ia menegaskan, sektor pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup.
Senada dengan hal tersebut, Hanafi menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan.
Menurut Hanafi, koperasi ini diharapkan mampu berperan sebagai penjamin pasar (offtaker) bagi hasil produksi anggota dan masyarakat, sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga.
Selain itu, koperasi juga diproyeksikan mendukung pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional.
“Koperasi Ketahanan Pangan harus menjadi offtaker bagi hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan pangan masyarakat maupun program pemerintah seperti MBG dapat terpenuhi dengan baik,” kata Hanafi.
Dukungan juga datang dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat. Ia mengapresiasi keterlibatan para pakar dan pengurus koperasi dalam merancang konsep ketahanan pangan yang dinilai mampu menyerap potensi pertanian dan peternakan lokal hingga ke sektor kuliner.
Sementara itu, Arie Budiman menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memberikan perhatian besar terhadap penguatan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya generasi muda.
Ia menilai dukungan pemerintah terhadap koperasi saat ini semakin kuat sebagai upaya menegaskan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
Arie juga mendorong agar koperasi difokuskan pada sektor produktif, seperti koperasi produsen, agar manfaat ekonominya lebih besar dan risiko kegagalannya dapat diminimalkan.
“Melalui kreativitas entrepreneur muda dan penguatan koperasi produsen, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin merata dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Arie.(*)
