Okonum Anggota DPRD Kota Bogor Dipolisikan Terkait Dugaan Transaksi 13 Suzuki APV


indate.net-BOGOR – Seorang anggota DPRD Kota Bogor berinisial JA dilaporkan ke kepolisian oleh dealer Suzuki PT Restu Mahkota Karya (RMK) Cibadak. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kejanggalan dalam transaksi pemesanan 13 unit Suzuki APV.

Pemesanan belasan kendaraan berwarna putih itu disebut berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2024. Berdasarkan keterangan pihak dealer, kendaraan tersebut rencananya akan dialihfungsikan menjadi armada ambulans untuk disalurkan kepada sejumlah yayasan di Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui program bantuan sosial perbankan.

Namun, pihak dealer menyebut kewajiban pembayaran atas kendaraan tersebut hingga kini belum diselesaikan. Persoalan itu mencuat setelah pembayaran yang dijanjikan pada akhir 2024 tidak terealisasi.

Kuasa Hukum PT RMK, Alice Yuniati Elia, mengatakan pihaknya telah menerima cek senilai Rp2,15 miliar yang kemudian ditolak oleh bank karena tidak tersedia dana yang cukup.

"Kami telah bersabar menunggu lebih dari dua tahun. Namun pada akhir 2024, pembayaran yang kami terima justru berupa cek tanpa saldo, lengkap dengan lembar penolakannya," kata Alice, Rabu (16/9/2026).

Menurut Alice, total kewajiban yang masih dipersoalkan dalam transaksi tersebut mencapai sekitar Rp2,89 miliar. Kondisi itu, kata dia, turut berdampak terhadap arus kas operasional perusahaan.

"Penunggakan 13 armada ini sangat mengganggu arus keuangan operasional kami. Di situasi sulit seperti sekarang, menjual satu unit saja sangat menantang. Langkah ini kami tempuh demi memperjuangkan nasib seluruh pekerja," ujarnya.

Dana Program Diduga Dialihkan

Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum pelapor juga mempersoalkan penggunaan dana yang disebut berasal dari program bantuan sosial perbankan.

Alice mengatakan laporan terkait perkara tersebut telah dilayangkan ke Polda Jawa Barat. Ia menyebut berdasarkan dokumen perkembangan penanganan perkara yang dimiliki pihak pelapor, terdapat dugaan dana program yang telah dicairkan justru digunakan untuk kepentingan lain.

"Dalam berkas pemeriksaan, pihak terlapor telah mengakui bahwa alokasi dana tersebut dipakai guna mencukupi kebutuhan operasional usahanya," jelas Alice.

Namun, dugaan tersebut masih merupakan bagian dari materi laporan dan keterangan pihak pelapor. Kepastian mengenai penggunaan dana serta ada atau tidaknya unsur pidana tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

Proses Penyitaan Dipersoalkan

Pihak pelapor juga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara, khususnya terkait rencana penyitaan barang bukti berupa kendaraan.

Menurut Alice, proses hukum yang sebelumnya berjalan disebut mengalami hambatan ketika penyidik hendak melakukan penyitaan terhadap empat unit kendaraan.

"Saat penyidik siap melakukan tindakan administrasi, proses penyitaan empat unit kendaraan mendadak dibatalkan akibat dugaan intervensi dan tekanan dari pihak luar," ungkapnya.

Pernyataan mengenai dugaan intervensi tersebut merupakan klaim dari pihak pelapor. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan dari kepolisian mengenai alasan pembatalan maupun perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut.

Sementara itu, JA selaku pihak yang dilaporkan juga belum memberikan tanggapan terkait tuduhan tersebut. Konfirmasi dari JA diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang mengenai duduk perkara dan latar belakang transaksi 13 unit Suzuki APV tersebut.

Kasus ini masih berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Status hukum JA juga perlu ditempatkan sesuai perkembangan resmi penyidikan dan asas praduga tak bersalah.(*)