indate.net-BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengungkap tiga faktor utama yang masih menjadi penyebab anak putus sekolah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dipengaruhi faktor kultural atau pola pikir di lingkungan keluarga.
Kepala Disdik Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan, faktor pertama yang berpengaruh adalah akses terhadap pendidikan. Ketersediaan sarana sekolah, ruang belajar, hingga daya tampung menjadi bagian yang menentukan keberlanjutan pendidikan anak.
“Pertama soal akses pendidikan, contohnya ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan ruang belajar dan ketersediaan daya tampung. Itu yang memengaruhi anak putus sekolah,” kata Herry, Minggu (9/8/2026).
Menurut Herry, persoalan berikutnya adalah tingkat kesejahteraan keluarga. Kondisi ekonomi dapat membuat anak kesulitan melanjutkan pendidikan meskipun sekolah dan daya tampung tersedia.
Keterbatasan tersebut, kata dia, tidak selalu berupa biaya pendidikan secara langsung. Kebutuhan penunjang seperti ongkos transportasi, seragam, tas hingga perlengkapan sekolah juga dapat menjadi hambatan bagi keluarga.
“Sekolahnya ada, daya tampung mencukupi, tapi untuk ekonomi keluarga tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran tidak ada biaya untuk kebutuhan sekolah. Contohnya, tidak ada ongkos untuk berangkat, tidak bisa beli seragam sekolah, tidak bisa beli tas,” ujarnya.
Faktor Kultural Jadi Tantangan
Selain akses dan ekonomi, Herry menyebut faktor kultural sebagai persoalan yang tidak kalah penting. Faktor ini berkaitan dengan pola pikir, pemahaman serta pandangan orang tua dan anak mengenai pentingnya pendidikan.
Menurutnya, masih ada keluarga yang menganggap pendidikan cukup ditempuh hingga jenjang SD atau SMP. Sebagian lainnya memilih agar anak segera bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau mempersiapkan anak untuk menikah.
“Banyak anak-anak hanya punya niatan sampai SMP saja, yang penting bisa baca dan nulis, atau sampai SD saja, atau cukup sampai SMP. Nanti tiga atau empat tahun juga dinikahin sama orang. Nah, seperti itu yang menjadi tiga faktor utama,” jelas Herry.
Herry mengatakan Pemkot Bogor melalui Disdik telah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi persoalan putus sekolah, khususnya yang berkaitan dengan akses pendidikan dan kondisi kesejahteraan.
Program tersebut antara lain pemberian beasiswa, penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta kelompok belajar (Pokjar). Program-program itu ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal agar tetap memperoleh layanan pendidikan.
“Soal beasiswa, PKBM dan Pokjar itu mengintervensi faktor pertama tadi,” katanya.
Namun, Herry mengakui penanganan faktor kultural membutuhkan pendekatan yang lebih panjang. Sebab, persoalan tersebut berkaitan dengan keyakinan, pemahaman dan wawasan keluarga yang tidak dapat diubah dalam waktu singkat.
Ia mencontohkan masih ada orang tua maupun anak yang memilih berhenti sekolah setelah lulus SMP karena ingin segera bekerja membantu keluarga. Ada pula keluarga yang berpandangan anak tidak perlu melanjutkan pendidikan karena akan menikah dalam beberapa tahun mendatang.
“Ada juga orang tua atau anak yang ingin sampai SMP saja, karena mereka yakin dia tiga tahun juga nikah atau berkeinginan membantu orang tua. Faktor seperti ini yang belum bisa kita jangkau,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Herry, penanganan persoalan kultural membutuhkan proses penyadaran secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung kepada keluarga.
“Perlu penyadaran, sosialisasi lagi. Itu waktunya panjang, tidak bisa diukur. Yang bisa kita lakukan yang bisa kita ukur, seperti PKBM, jemput bola, kelompok belajar (Pokjar),” pungkasnya.(*)
