indate.net-BOGOR – Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangannya, Karnain menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) untuk menjaga arah prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025 berdampak pada penundaan sejumlah program dan kegiatan di Kota Bogor. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
“Ini menjadi catatan juga untuk Bapperida agar bertransformasi menjadi pengawal agenda prioritas pembangunan di Kota Bogor, sehingga tidak tergeser oleh situasi nasional,” ujar Karnain, Kamis (30/4/2026).
Karnain juga menyoroti perlunya penguatan ketahanan fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada skema pembiayaan konvensional. Ia mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk memanfaatkan peluang pembiayaan kreatif (creative financing) yang telah diatur dalam regulasi, seperti obligasi daerah maupun pinjaman daerah.
Selain itu, ia mengusulkan integrasi potensi wakaf produktif dengan program pembangunan daerah melalui pola kemitraan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi alternatif untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung.
“Dengan integrasi kemitraan ini, tekanan fiskal daerah dapat berkurang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dioptimalkan untuk program prioritas,” katanya.
Lebih lanjut, Karnain menyinggung tertundanya sejumlah proyek strategis akibat keterbatasan anggaran, salah satunya pembangunan perlintasan tidak sebidang di Kebon Pedes. Ia menyebut lokasi tersebut membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini proyek tersebut belum mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kita memiliki pekerjaan rumah terkait perlintasan kereta api di Kebon Pedes yang beberapa kali menimbulkan korban jiwa. Namun, karena keterbatasan fiskal, program ini masih tertunda,” ujarnya.
Untuk itu, FPKS mendorong Pemerintah Kota Bogor agar mulai memprioritaskan alokasi anggaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, khususnya untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut.
Karnain juga berharap adanya kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembiayaan pembangunan fisik, baik berupa underpass maupun flyover.
“Kami mendorong agar pada 2027 ada alokasi APBD untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik dapat didukung melalui kemitraan dengan provinsi,” pungkasnya.(*)
