indate.net-BOGOR – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Kamis (30/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adityawarman menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Bogor tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dijalankan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Ia hadir bersama Ketua Panitia Khusus (Pansus) BPBD, Nasya Kharisa Lestari, Wakil Ketua Pansus H. Murtadlo, serta Ketua Badan Kehormatan DPRD, Safrudin Bima.
Dalam sambutannya, Adityawarman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya deklarasi Kencana. Ia menilai aparatur kecamatan selama ini telah memiliki semangat kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire membuat potensi bencana tergolong tinggi, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra, khususnya di tingkat kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi kita semua,” ujar Adityawarman.
Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kota Bogor terus mengawal fungsi anggaran agar penanggulangan bencana dapat berjalan optimal. Melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dialokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan kisaran Rp30 miliar hingga Rp40 miliar setiap tahun.
Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk memastikan penanganan bencana di lapangan tidak terkendala oleh keterbatasan biaya.
Selain itu, DPRD juga tengah mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan BPBD yang lebih mandiri. Saat ini, kelembagaan BPBD Kota Bogor masih dipimpin pejabat eselon III, dan ditargetkan meningkat menjadi eselon II melalui regulasi baru.
Menurut Adityawarman, peningkatan status tersebut diharapkan dapat memperkuat aspek operasional dan penganggaran, terutama dalam kondisi darurat.
Ia menargetkan Pansus BPBD yang dipimpin Nasya Kharisa Lestari dapat menyelesaikan pembahasan sebelum pengesahan anggaran perubahan tahun ini.
Lebih lanjut, Adityawarman menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan anggaran, tetapi juga kolaborasi lintas instansi di bawah koordinasi pemerintah daerah.
“Kita memang tidak bisa memilih kapan dan di mana bencana akan terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk selalu siaga,” pungkasnya.(*)
