indate.net-SUKABUMI-Pondok Pesantren Al Ikhlas di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, menyoroti dugaan ketimpangan akses dalam pengajuan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas, Ustadz Encep Jaenudin, mengatakan pihaknya telah mengajukan pembangunan dapur MBG melalui jalur Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun hingga kini, pengajuan tersebut belum memperoleh kepastian, sementara pembangunan dapur MBG di sejumlah daerah disebut terus berjalan.
“Kami melihat banyak dapur yang sedang dibangun bahkan sudah berjalan. Sementara lembaga pesantren yang mengajukan melalui jalur keagamaan masih kesulitan mengakses program ini. Saya kira kondisi seperti ini juga dirasakan oleh banyak pondok pesantren lainnya,” ujar Encep kepada wartawan.
Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar untuk mendukung keberhasilan Program MBG karena memiliki basis penerima manfaat yang jelas, yakni para santri dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Selain itu, keberadaan dapur MBG dinilai dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Ia menjelaskan, operasional dapur MBG di lingkungan pesantren berpotensi melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari petani lokal sebagai pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga alumni pesantren yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan program.
“Pesantren bukan hanya tempat pendidikan agama, tetapi juga memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang kuat di masyarakat. Jika diberikan akses yang sama, kami optimistis pesantren bisa menjadi bagian penting dalam menyukseskan program MBG,” katanya.
Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan santri. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia melalui pembangunan dapur pelayanan gizi.
Namun demikian, sejumlah kalangan pesantren mengaku masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses pengajuan pembangunan dapur MBG. Kendala tersebut di antaranya terkait komunikasi, administrasi, hingga minimnya pendampingan teknis selama proses pengajuan berlangsung.
Encep berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memberikan perhatian khusus kepada lembaga pendidikan keagamaan agar memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses program tersebut.
“Kami berharap ada keterbukaan informasi dan pendampingan yang lebih jelas, sehingga pesantren tidak merasa kesulitan atau tertinggal dalam program nasional ini,” ujarnya.
Sebelumnya, BGN menyatakan siap membantu pesantren yang memiliki keterbatasan pendanaan dengan menjembatani kerja sama bersama mitra maupun investor pembangunan dapur MBG. Langkah itu disebut sebagai upaya memperluas jangkauan program agar dapat dirasakan secara merata.
Meski demikian, sejumlah pengelola pesantren menilai implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar proses pengajuan lebih inklusif, transparan, dan tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan akses antar lembaga penerima manfaat.
Kalangan pesantren berharap pemerintah dapat memastikan seluruh lembaga pendidikan, baik umum maupun berbasis keagamaan, memperoleh kesempatan yang sama dalam mendukung dan menjalankan Program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.(*)
