indate.net-BOGOR- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi VI, Fetty Anggraenidini, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Aula Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (13/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Fetty menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan yang telah dan akan digulirkan.
“Pengawasan ini sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan program-program yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan di Kelurahan Babakan,” ujar Fetty.
Ia mengungkapkan, sejumlah program telah direalisasikan di wilayah tersebut, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, pihaknya juga mendorong usulan pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD, khususnya untuk pembangunan jalan pemukiman umum (JPU) dan jalan lingkungan yang direncanakan pada tahun anggaran 2027.
Fetty menegaskan, prioritas pembangunan di Kelurahan Babakan mencakup isu-isu strategis seperti penanganan stunting, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta persoalan perubahan desil yang berdampak pada penerima bantuan sosial.
Menurutnya, perubahan desil menjadi perhatian serius karena memengaruhi data penerima bantuan. Ia menilai karakteristik masyarakat di Kota Bogor berbeda dengan daerah lain, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dari pemerintah pusat.
“Kami akan mendorong hal ini ke pemerintah pusat, karena perubahan desil berdampak langsung pada penerima bansos. Di Kota Bogor, kategori desil rendah relatif lebih sedikit dibandingkan daerah lain,” jelasnya.
Fetty menambahkan, sebagai kota penyangga ibu kota, Kota Bogor memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, penyesuaian kriteria penerima bantuan dinilai penting agar program lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Lurah Babakan, Andri, menyambut baik kegiatan pengawasan tersebut. Ia berharap adanya pengawalan dari DPRD dapat mempercepat realisasi program pembangunan di wilayahnya.
“Perencanaan pembangunan sudah melalui musrenbang, namun dengan adanya pengawalan dari DPRD tentu akan mempercepat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Andri menyebutkan, hingga saat ini tidak terdapat keluhan signifikan dari masyarakat. Namun, usulan yang kerap disampaikan dalam forum musrenbang berkaitan dengan perbaikan jalan setapak dan penanganan jalan berlubang.
Terkait perubahan desil, Andri mengakui fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kelurahan Babakan, melainkan juga di wilayah lain. Ia menjelaskan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi salah satu faktor perubahan data penerima bantuan.
“Sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan kini mengalami peningkatan ekonomi. Namun di sisi lain, ada keinginan untuk tetap mendapatkan bantuan, sehingga ini menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Ia berharap, melalui pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, berbagai program pembangunan—terutama perbaikan infrastruktur seperti jalan setapak—dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
