indate.net-BOGOR-Founder Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, menilai terdapat indikasi dinamika hubungan politik antara Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin (JM) dalam satu tahun masa kepemimpinan mereka. Penilaian tersebut merujuk pada hasil survei yang dilakukan lembaganya pada 10–15 Februari 2026.
Survei tersebut melibatkan 800 responden dengan metode wawancara langsung untuk mengukur persepsi publik terhadap kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Bogor.
Yusfitriadi menjelaskan, hasil survei menunjukkan tingkat penilaian publik terhadap kinerja Wali Kota Dedie A. Rachim mencapai 46,75 persen. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin memperoleh tingkat penilaian sebesar 51,75 persen.
Menurutnya, tingginya penilaian terhadap JM tidak lepas dari intensitas kehadirannya di ruang publik. Ia menilai masyarakat lebih sering melihat aktivitas wakil wali kota yang turun langsung ke lapangan, seperti terlibat dalam penanganan jalan rusak maupun membantu mengurai kemacetan.
“Kinerja JM dinilai lebih tinggi karena publik lebih sering melihat yang bersangkutan hadir langsung di tengah masyarakat atau mengambil peran eksternal,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan.
Ia menambahkan, secara ideal wakil kepala daerah memiliki peran besar dalam penguatan tata kelola internal pemerintahan. Namun, ia menduga langkah JM yang lebih aktif di ruang publik dapat dipengaruhi oleh pembagian peran di internal pemerintahan.
Di sisi lain, Yusfitriadi menilai Wali Kota Dedie A. Rachim lebih banyak terlihat dalam agenda-agenda bersifat seremonial, sehingga persepsi publik terhadap peran wakil wali kota menjadi lebih menonjol.
“JM terlihat lebih banyak hadir di tingkat akar rumput, sementara wali kota lebih sering muncul pada kegiatan seremonial,” katanya.
Lebih lanjut, Yusfitriadi menyebut terdapat tiga indikator yang menurutnya memunculkan persepsi adanya dinamika politik di internal kepemimpinan daerah. Pertama, dugaan dominasi peran kepemimpinan yang dinilai belum sepenuhnya terbagi secara proporsional. Kedua, perbedaan pola tampil di ruang publik antara wali kota dan wakil wali kota. Ketiga, faktor orientasi politik masing-masing tokoh.
Ia menjelaskan, Dedie A. Rachim saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PAN, sementara Jenal Mutaqin merupakan kader Partai Gerindra yang dinilai memiliki potensi politik kuat di Kota Bogor.
Dalam survei yang sama, LS Vinus mencatat Partai Gerindra menempati posisi pertama dengan elektabilitas 14,12 persen. Disusul PKS di posisi ketiga dengan 7,50 persen, sementara PAN berada di peringkat ketujuh dengan 3,50 persen.
Yusfitriadi mengingatkan, dinamika politik di tingkat eksekutif berpotensi menjadi persoalan serius apabila berdampak pada stabilitas pemerintahan, terlebih jika merembet pada hubungan dengan DPRD.
“Jika dinamika ini berkembang, tentu perlu menjadi perhatian semua pihak agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Bogor maupun perwakilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait hasil survei tersebut.(*)
