indate.net-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah merampungkan rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) impor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang menyusun penyesuaian teknis melalui revisi regulasi internal, termasuk pembaruan Keputusan Wali Kota terkait mekanisme kerja ASN.
Menurutnya, pemetaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi langkah penting sebelum kebijakan diterapkan. “Kami sedang menentukan OPD mana yang dapat menjalankan WFH tanpa mengganggu pelayanan publik. Targetnya bisa mulai berjalan pada 1 April,” ujarnya di Balai Kota Bogor, Selasa (24/3/2026).
Dalam skema yang tengah difinalisasi, ASN direncanakan menjalani WFH selama satu hari dalam sepekan. Namun, kebijakan ini tidak akan diberlakukan secara menyeluruh, terutama bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Layanan publik seperti kelurahan, sektor kebinamargaan, dan fasilitas kesehatan dipastikan tetap beroperasi normal di kantor. “Unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap harus hadir. Sementara bidang lain yang memungkinkan, akan diprioritaskan untuk WFH,” tegas Dedie.
Selain pengaturan pola kerja, Pemkot juga menyiapkan langkah penghematan operasional saat WFH diberlakukan. Penggunaan listrik, air, hingga kendaraan dinas akan dibatasi guna memastikan efisiensi energi dapat tercapai secara optimal.
Untuk menunjang efektivitas kerja, Pemkot Bogor berkomitmen memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem digital ini akan digunakan untuk memantau kinerja ASN meski bekerja dari luar kantor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menambahkan bahwa kebijakan ini menitikberatkan pada penghematan energi secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan. Ia menyebut operasional kantor akan ditekan seminimal mungkin saat WFH berlangsung.
“Penggunaan kendaraan dinas dihentikan sementara, lampu dan pendingin ruangan juga dibatasi. Ini bagian dari upaya efisiensi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh koordinasi kerja selama WFH akan dilakukan secara daring. Rapat dan komunikasi antarpegawai diarahkan menggunakan platform digital guna menghindari mobilitas yang tidak perlu.
Meski bekerja dari rumah, Denny memastikan produktivitas ASN tetap diawasi melalui sistem kinerja berbasis digital, termasuk absensi dan capaian target kerja. “WFH tidak mengurangi tanggung jawab. Target kinerja tetap harus dipenuhi,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penerapan kebijakan serupa di sektor swasta maupun pendidikan, Pemkot Bogor masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Saat ini, fokus kebijakan masih terbatas pada lingkungan internal ASN.(*)
