indate.net-BOGOR – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Hakanna, menerima perwakilan dari Forum Kabuyutan Pakwan Pajajaran (FKPP) yang menyampaikan aspirasi terkait pelestarian kawasan Cagar Budaya di wilayah Jalan Batutulis, Kamis (13/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, FKPP menyampaikan kekhawatiran terhadap pembangunan trase baru Jalan Batutulis yang dinilai berpotensi mengganggu kawasan bersejarah. Menanggapi hal itu, Hakanna menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap membuka ruang dialog dan menghargai setiap masukan masyarakat.
“Masukan dari FKPP tetap kita terima, karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap cagar budaya. Kita semua harus ikut melestarikan itu. Ini menjadi perhatian bersama agar ke depan kita bisa memprioritaskan mana saja yang perlu disertifikasi sebagai Cagar Budaya,” ujar Hakanna kepada wartawan usai menerima perwakilan FKPP.
Hakanna mengakui, hingga kini belum banyak situs di Kota Bogor yang memiliki sertifikat resmi Cagar Budaya. Ia menilai, hal itu harus menjadi perhatian serius agar pelestarian situs bersejarah memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Meski demikian, Hakanna juga menegaskan bahwa pembangunan akses jalan di kawasan Batutulis dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi.
“Kebijakan ini diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Banyak warga yang membutuhkan akses jalan. Karena itu, Pemkot membuka jalan sementara untuk kendaraan roda dua sambil menyiapkan alternatif yang lebih permanen,” jelasnya.
Menurut Hakanna, keputusan pembangunan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan telah melalui kajian teknis serta koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Membuka dan mencari solusi untuk jalan Batutulis bukan keputusan mendadak. Semua berdasarkan kajian dan aspirasi masyarakat. Tidak mungkin kami memaksakan pembangunan di jalur lama karena hasil kajian menunjukkan adanya kendala teknis,” terangnya.
Terkait rencana FKPP yang akan melakukan aksi lanjutan, Hakanna mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan pimpinan DPRD Kota Bogor dalam waktu dekat.
“Saya minta waktu untuk berkoordinasi. Mereka menekan agar segera ada keputusan, tapi tentu saya tidak bisa menandatangani sendiri. Insyaallah minggu depan saya akan sampaikan hasil koordinasi dengan pimpinan DPRD,” ujarnya.
Hakanna menegaskan, DPRD berkomitmen untuk menjembatani dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dari pihak yang mendukung pembangunan maupun kelompok yang ingin menjaga kelestarian cagar budaya.
“Tugas kami di DPRD adalah mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan,” pungkasnya.(*)
