indate.net-Ratusan aktivis yang tergabung dalam Forum Kabuyutan Pakwan Pajajaran (FKPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (13/11/2025). Massa menuntut Pemerintah Kota Bogor membatalkan rencana trase baru Jalan Batutulis yang menurut mereka akan melintasi kawasan Cagar Budaya Batu Tulis.
Ketua FKPP, Gugum Gumelar, mengatakan tuntutan itu bukan menolak pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, melainkan upaya menjaga kelestarian situs bersejarah. Menurut Gugum, lahan yang direncanakan untuk trase baru tersebut masuk dalam kawasan Cagar Budaya berdasarkan penelitian Arkeologi Nasional (Arkenas) pada 2009 dan pemasangan plang resmi pada 2013.
"Kami tidak menolak pembangunan, asal jangan melanggar. Kami hanya menolak jika pembangunan jalan melewati kawasan Cagar Budaya Batu Tulis," ujar Gugum kepada wartawan di lokasi aksi.
Gugum juga mempertanyakan inkonsistensi kebijakan terkait status cagar budaya. Ia menyebut ada pihak yang mengklaim area tersebut bukan cagar budaya meski ada bukti penelitian dan plang penanda. "SK-nya memang belum ada, tapi banyak cagar budaya di Bogor juga belum ber-SK. Miris, perhatian pemerintah terhadap pelestarian sangat lemah," katanya.
Di hadapan para pejabat DPRD yang menerima perwakilan, FKPP menyampaikan dua tuntutan utama: mengembalikan rencana trase ke jalur lama sehingga tidak melintasi area yang diklaim cagar budaya, serta memproses hukum pihak-pihak yang dianggap merusak kawasan Cagar Budaya Batu Tulis. Gugum menyatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke polisi sekitar 20 hari lalu, namun menurutnya belum ada tindak lanjut memadai.
Selain itu, FKPP mendesak pembentukan tim kajian independen yang melibatkan Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah 9 Jawa Barat dan Arkenas untuk melakukan verifikasi lapangan. "Kami minta BPK 9 dan Arkenas turun langsung. Jangan hanya pakai kajian sepihak dari Pemkot," ujarnya.
Aksi yang melibatkan sekitar 100 perwakilan kasepuhan dan organisasi adat ini, menurut Gugum, dimaksudkan sebagai "peringatan awal" kepada pemerintah kota. Ia memperingatkan bila tuntutan tidak ditanggapi serius, FKPP siap menggalang dukungan yang lebih luas dari kasepuhan dan organisasi adat di Jawa Barat termasuk dari Cirebon, Sumedang, dan Banten untuk aksi lanjutan.
"Kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Kami akan pasang badan untuk melindungi tanah karuhun kami, bahkan sampai berdarah-darah," tegas Gugum dalam orasinya.(*)
