indate.net-BOGOR – Anggaran pendidikan Kota Bogor pada 2026 dipastikan meningkat. Alokasi tersebut mencakup Bantuan Siswa Miskin (BSM), dana penebusan ijazah, Dana BOS untuk jenjang SD dan SMP, hingga anggaran Anak Tidak Sekolah (ATS). Informasi itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, usai melakukan kunjungan kerja dan pengawasan pendidikan di aula Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Senin (18/11/2025).
Fetty menyebut peningkatan anggaran tersebut merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan di Kota Bogor. Namun, ia menegaskan masih banyak pekerjaan rumah, terutama terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus dugaan keracunan yang menimpa siswa SDN Batutulis beberapa waktu lalu.
“Program MBG sudah berjalan dengan hampir 500 dapur. Tapi kasus keracunan kemarin harus menjadi evaluasi. Disdik, BGN, dan sekolah perlu memperkuat koordinasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujarnya.
Menurut Fetty, salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG adalah belum adanya standar operasional baku yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai perlu adanya buku panduan atau buku pintar yang berisi standar persiapan bahan baku, penanganan daging dan sayuran, hingga prosedur distribusi makanan kepada siswa.
“Jangan hanya mengandalkan ahli gizi di dapur masing-masing. Harus ada pakem yang sama dan dilatih langsung oleh BGN. Jika tidak, potensi kejadian serupa akan terus terbuka,” tegasnya.
Fetty juga menyinggung masih adanya dapur MBG yang beroperasi tanpa sertifikat standar higienitas (SLHS). Ia menyebut beberapa dapur dipaksakan beroperasi meski persyaratan belum sepenuhnya terpenuhi.
“Ini seperti kejar-kejaran. Anggaran ingin cepat terserap, dapur dikebut pembangunannya, tapi sertifikasi belum siap. Akhirnya dipaksakan. Jika tidak dibenahi, tahun depan bisa lebih kacau,” katanya.
Ia meminta agar dapur MBG hanya dioperasikan setelah mengantongi SLHS serta mendorong penyederhanaan prosedur perizinan. Fetty juga mengingatkan pentingnya memastikan sekolah swasta dan madrasah tidak tertinggal dalam hal dukungan anggaran.
“Sekolah negeri sudah banyak bantuan dan gratis. Yang perlu didorong justru swasta dan madrasah agar tidak ada kesenjangan,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar, Juhana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menambahkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan merupakan hasil dorongan legislatif. Hal itu termasuk untuk BSM, penebusan ijazah, dan BOS daerah.
Juhana juga menyoroti masih banyaknya siswa kurang mampu yang belum terakomodasi di sekolah negeri. Karena itu, DPRD Kota Bogor menekankan agar penyaluran bantuan tepat sasaran berdasarkan data Dinas Sosial dan Disdukcapil.
“Masyarakat tidak mampu tentu berharap sekolah gratis. Kami mengawal agar bantuan siswa miskin diberikan kepada yang benar-benar layak,” katanya.
Terkait Program MBG, Juhana menyebut sekitar 70 persen siswa di Kota Bogor sudah menerima manfaat. Meski demikian, insiden seperti dugaan keracunan menurutnya harus menjadi perhatian serius.
“Pengawasan dari DPRD Jawa Barat, termasuk oleh Ibu Fetty, sangat kami apresiasi. Ini bentuk kolaborasi yang membuat kami semakin dekat dengan masyarakat dan bertanggung jawab secara moral,” tandasnya.
Kadisdik Beri Apresiasi
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hery Karnadi, menyampaikan apresiasi atas kedatangan dan pengawasan yang dilakukan Fetty.
“Terima kasih kepada Ibu Fetty yang sudah berkunjung dan melakukan pengawasan di sini,” ujarnya.
(*)
