indate.net-BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting. Dalam pertemuan di Ballroom Hotel Royal Juanda, Rabu (24/9/2025), Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin memaparkan strategi percepatan penanganan stunting di tahun 2025.
Dedie mengungkapkan, prevalensi stunting di Kota Bogor pada 2024 mencapai 21,20 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 18,2 persen. Meski demikian, ia optimistis angka tersebut bisa ditekan melalui program yang lebih terintegrasi.
“Tantangannya besar. Tetapi saya optimistis dengan keberadaan Satuan Petugas Penanganan Gizi (SPPG) yang kini sudah ada di Kota Bogor,” kata Dedie.
Ia menegaskan, program SPPG tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dedie meminta para camat dan lurah memperkuat koordinasi dan pendataan anak-anak stunting di wilayah masing-masing.
“Kalau tidak ada komunikasi, sinergi, dan kolaborasi, masalah ini tidak akan pernah selesai. SPPG yang ada, 32 unit, harus ikut mengintervensi kasus-kasus stunting agar tidak ada lagi penambahan kasus baru,” ujarnya. Pemkot Bogor menargetkan penurunan jumlah anak stunting dari 1.580 menjadi 1.510 pada 2025.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin mengatakan pihaknya melakukan evaluasi program untuk memastikan penanganan sesuai kebutuhan individu. Menurutnya, setiap anak memiliki kondisi berbeda sehingga pola penanganannya tidak bisa disamaratakan.
“Tidak semua balita atau ibu hamil harus diberi protein telur. Harus ada pola yang sesuai kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Jenal juga mengusulkan pengembangan aplikasi yang memungkinkan donatur memantau perkembangan anak yang mereka bantu. Dengan sistem ini, para relawan dan donatur dapat memantau gizi dan pertumbuhan fisik anak secara periodik.
Selain itu, Jenal berencana mengajak 50 anggota DPRD Kota Bogor menjadi “Bapak Asuh” di tiap kelurahan untuk memperluas cakupan intervensi. Ia menambahkan, Pemkot Bogor juga akan menggandeng Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) guna mengantisipasi pernikahan dini.(JM)
“Kalau ditemukan kasus pernikahan dini, kami akan jemput bola dengan datang ke rumah warga untuk melihat apakah pernikahan bisa ditunda,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Bogor berharap angka stunting dapat ditekan signifikan pada 2025 sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para relawan.(JM)
