indate.net-BOGOR – Dua koridor tambahan Biskita Transpakuan dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Oktober 2025 mendatang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan puluhan armada untuk mendukung pengoperasian layanan transportasi massal tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan dua koridor baru itu adalah Koridor 5 (K5) dan Koridor 6 (K6). “Untuk Koridor 5 jumlahnya 11 armada, sedangkan Koridor 6 sebanyak 10 armada. Insyaallah beroperasi 6 Oktober 2025,” ujarnya.
Sujatmiko menegaskan, tarif Biskita Transpakuan masih sama, yakni Rp4.000. Perbedaan hanya pada rute, di mana Koridor 6 diperpanjang hingga Stasiun Bogor. “K6 dari Parung Banteng sampai Stasiun Bogor. Sementara K5 dari Ciparigi juga tembus ke Stasiun Bogor,” katanya.
Koridor 5 akan berangkat dari Ciparigi, melewati Jalan Raya Pemuda, Kedung Halang, Jambu Dua, Ahmad Yani, RE Martadinata, MA Salmun, hingga Jalan Mayor Oking. Untuk rute balik, armada akan melalui Stasiun Bogor, Kapten Muslihat, Juanda, Sudirman, Pemuda, Jambu Dua, hingga kembali ke Ciparigi.
Sementara Koridor 6 berangkat dari Parung Banteng, melewati Jambu Dua, Ahmad Yani, RE Martadinata, Merdeka, MA Salmun, Mayor Oking, hingga Stasiun Bogor. Rute pulang melewati Stasiun Bogor, Kapten Muslihat, Juanda, Sudirman, Ahmad Yani, Jambu Dua, dan berakhir di Parung Banteng.
Selain armada, Pemkot Bogor juga menyiapkan fasilitas pendukung kenyamanan penumpang. Salah satunya dengan menata pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Mayor Oking.
Plt Kasatpol PP Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan pihaknya akan menertibkan PKL agar tidak lagi berjualan di ruas tersebut. “Kami imbau agar pedagang memahami situasi ini. Ke depan tidak ada lagi PKL di sepanjang Jalan Mayor Oking,” ucap Rahmat.
Meski begitu, Pemkot tetap menyiapkan solusi. Para PKL akan direlokasi ke zona resmi, sebagaimana yang telah diterapkan di sekitar PDAM dan Malabar. “Saat ini sudah ada 10 zona PKL resmi, dan ke depan akan ditambah. Salah satunya di samping Telkom yang sedang diajukan,” jelasnya.
Rahmat menegaskan, penataan PKL bertujuan memberikan tempat usaha yang layak sekaligus mendukung kelancaran transportasi publik. “Kami pastikan Jalan Mayor Oking bebas PKL,” tegasnya.(*)
