indate.net-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan bahwa pembangunan underpass di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kebon Pedes, Tanah Sareal, kini bukan lagi menjadi bagian dari kewenangannya. Proyek strategis yang telah lama dinanti ini kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR).
Keputusan terkait pengalihan wewenang ini disepakati dalam forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan regional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu prioritas dalam usulan daerah kepada provinsi. Menurutnya, salah satu aspek yang diusulkan dalam perencanaan tersebut adalah pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Kebon Pedes.
"Salah satu yang kami usulkan adalah pembebasan lahan untuk underpass Kebon Pedes. Rencananya, ini akan menjadi belanja langsung Dinas BMPR Jabar karena wilayah ini masuk dalam ruas jalan provinsi," ujar Rudy, Senin (5/5/2025).
Meskipun proyek ini sudah berada di bawah kendali Pemprov Jabar, Pemkot Bogor tetap berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan perencanaan agar proyek tersebut dapat dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026.
Rudy menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor berencana untuk segera berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar anggaran untuk proyek ini dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
"PUPR akan mengirimkan surat resmi ke Gubernur serta menyerahkan Detail Engineering Design (DED) yang telah kami buat ke Dinas BMPR untuk dilakukan review dan tindak lanjut," jelas Rudy.
Proyek ini juga dinilai sangat penting, tidak hanya dari sisi konektivitas, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Titik perlintasan di Kebon Pedes telah menjadi salah satu simpul kemacetan yang rawan kecelakaan, mengingat tingginya frekuensi kereta Commuter Line Jabodetabek yang melintas setiap 3 hingga 4 menit sekali.
"Di jam sibuk, titik tersebut sering mengalami kemacetan panjang. Selain itu, arus lalu lintas yang padat dan perilaku pengendara yang tidak disiplin kerap menyebabkan kecelakaan di wilayah tersebut," tambah Rudy.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan keberlanjutan proyek ini, Pemkot Bogor juga akan memperkuat komunikasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini penting mengingat meskipun secara administratif proyek ini sudah dialihkan, kepentingan pemangku kepentingan di Kota Bogor tetap terkait dengan keberlanjutan proyek ini.
"Proyek ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal kebutuhan mendesak warga yang setiap hari terjebak kemacetan di titik ini. Kami akan terus kawal agar proyek ini benar-benar terealisasi," tutup Rudy.(*)
