indate.net-BOGOR – Pembahasan Perubahan APBD Kota Bogor 2026 mulai mengerucut pada penataan ulang sejumlah pos belanja. DPRD Kota Bogor meminta anggaran pengadaan tanah yang belum mendesak ditangguhkan agar ruang fiskal dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan sejumlah rencana pengadaan tanah, termasuk untuk beberapa ruas jalan, belum harus direalisasikan tahun ini.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat digeser ke tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya.
“Kegiatan pengadaan tanah yang belum mendesak seperti di beberapa ruas jalan bisa ditangguhkan dulu atau digeser ke tahun berikutnya,” kata Zenal, Rabu (23/9/2026).
Langkah tersebut, kata dia, menjadi bagian dari pembahasan DPRD untuk menyesuaikan belanja dengan kemampuan fiskal daerah.
Pemeliharaan Jalan Jangan Terpinggirkan
Di sisi lain, DPRD meminta anggaran pemeliharaan jalan tetap mendapat perhatian.
Zenal menyebut kebutuhan pemeliharaan jalan biasanya meningkat menjelang akhir tahun. Perbaikan tidak hanya menyasar ruas jalan utama, tetapi juga jalan lingkungan dan gang.
Bentuk pekerjaannya pun beragam, mulai dari pengaspalan, pemasangan paving block hingga betonisasi, bergantung pada kondisi jalan di lapangan.
Menurut Zenal, pos-pos anggaran perlu disusun berdasarkan tingkat kebutuhan agar belanja daerah benar-benar menyentuh pelayanan masyarakat.
Proyek Trem Diminta Jangan Tergesa-gesa
Rencana program trem di Kota Bogor juga menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran.
DPRD meminta Pemerintah Kota Bogor memastikan terlebih dahulu kejelasan feasibility study (FS) atau studi kelayakan sebelum mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut.
Zenal mengatakan proyek berskala besar perlu memiliki dasar kajian dan kejelasan kesepakatan sebelum menggunakan anggaran daerah.
DPRD juga meminta biaya konsultasi dan perencanaan yang dinilai tinggi dapat ditekan. Dengan begitu, ruang belanja dapat lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
BPJS PBI Jadi Perhatian
Di tengah penataan ulang belanja tersebut, pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian DPRD.
Zenal mengungkapkan masih terdapat peserta PBI yang kepesertaannya terputus dan membutuhkan dukungan anggaran.
“BPJS banyak terputus yang PBI. Per hari ini bisa 15 sampai 20 orang,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah OPD seperti Dinas Pendidikan, PUPR, Dispora, Dinas Kesehatan, Damkar hingga RSUD telah menyampaikan kebutuhan anggaran masing-masing.
Tidak seluruh usulan akan digeser. Zenal menyebut program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam pembahasan.
Finalisasi Dikejar Sebelum 30 September
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD menargetkan seluruh proses pembahasan hingga finalisasi dapat diselesaikan sebelum 30 September 2026.
Penyesuaian anggaran akan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Lebih ke kepentingan terhadap masyarakat,” pungkas Zenal.(*)