indate.netBOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal tersebut disampaikan Dedie saat audiensi bersama Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor, Selasa (1/9/2026).
Dedie mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menerima surat dari BGN mengenai standar yang harus dipenuhi dapur MBG. Ketentuan tersebut kemudian disampaikan kepada para pemilik dan pengelola dapur MBG, termasuk mengenai berbagai kelengkapan perizinan.
Menurut Dedie, penerapan standar tersebut penting untuk memastikan kualitas layanan dan makanan yang diterima para penerima manfaat tetap sesuai ketentuan.
Saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Bogor, baik anak-anak, lanjut usia (lansia), maupun ibu hamil melalui Posyandu, diperkirakan mencapai 335.000 orang.
Namun, Dedie menyoroti sebaran SPPG yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah Kota Bogor. Kondisi tersebut berpotensi membuat jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur tidak seimbang.
“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” kata Dedie.
Selain persoalan sebaran, Dedie menekankan pentingnya SPPG menjaga kualitas makanan dan memastikan seluruh proses pengolahan memenuhi standar gizi serta ketentuan yang berlaku.
Pemkot Bogor juga berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi turut memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pada desil satu hingga lima.
Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi terkait keberadaan dan kesiapan dapur MBG di Kota Bogor.
Menurut Teguh, pihaknya mendapat informasi mengenai adanya surat edaran Kepala BGN terkait dapur yang masih belum memenuhi standar.
“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN,” ujarnya.
Teguh mengungkapkan, saat ini terdapat 228 titik SPPG yang tercatat di Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 dapur telah beroperasi.
Ia berharap percepatan dapat dilakukan terhadap dapur yang dinilai layak dan telah memenuhi persyaratan perizinan sehingga cakupan penerima manfaat MBG dapat semakin luas.
Namun, menurut Teguh, banyaknya pengajuan titik dapur juga perlu diimbangi dengan pemetaan yang matang. Hal ini untuk mencegah konsentrasi dapur MBG menumpuk di wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya masih kekurangan layanan.
“Memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak,” jelasnya.
Teguh juga menekankan pentingnya setiap SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya persoalan keamanan pangan, termasuk risiko keracunan makanan.
Ia mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak mengabaikan standar pelayanan karena program tersebut menyasar kelompok masyarakat, terutama anak-anak.
Selain aspek pemenuhan gizi, Teguh menyebut program MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga,” katanya.
Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai ratusan ribu orang, pemenuhan standar, pemerataan sebaran SPPG, keamanan pangan, serta kelengkapan perizinan menjadi sejumlah aspek yang perlu terus dikawal agar pelaksanaan program MBG di Kota Bogor berjalan optimal.(*)
