indate.net-BOGOR – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat akan segera memulai penanganan bekas longsor di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Proyek tersebut dijadwalkan berlangsung selama 100 hari kerja, mulai Juli hingga Oktober 2026.
Sebagai persiapan pelaksanaan proyek, Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan memfasilitasi rapat koordinasi bersama perwakilan Kementerian PU dan pelaksana proyek di Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Selasa (21/7/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi, hingga langkah antisipasi terhadap dampak sosial selama proses pembangunan.
Camat Bogor Selatan, Harry Cahyadi, mengatakan penanganan ini merupakan tindak lanjut atas bencana longsor yang terjadi pada 2024 di wilayah Kelurahan Pakuan dan Muarasari. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada badan Jalan Raya Tajur serta area di sekitar aliran sungai.
"Tahun ini alhamdulillah ada intervensi langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU. Pertemuan hari ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi teknis di lapangan, mengurus kelengkapan administrasi, hingga mengantisipasi potensi dampak sosial selama pembangunan," ujar Harry.
Berdasarkan hasil pembahasan awal, titik longsor yang akan ditangani memiliki panjang sekitar 100 meter dengan kedalaman pekerjaan diperkirakan mencapai 4 hingga 5 meter.
Selain pekerjaan konstruksi, pemerintah juga mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan, termasuk keberadaan bangunan di sekitar lokasi yang berpotensi terdampak selama proses pembangunan.
Harry menjelaskan, pelaksanaan proyek melibatkan berbagai instansi, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PU, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Satpol PP, serta unsur Forkopimcam yang terdiri atas Koramil dan Polsek. Pemerintah Kelurahan Pakuan, Muarasari, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga akan turut mendukung pelaksanaan proyek.
Menjelang mobilisasi alat berat, Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) guna meminimalkan potensi kemacetan selama pekerjaan berlangsung. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status lahan di sekitar lokasi proyek.
Sementara itu, terkait peluang keterlibatan tenaga kerja lokal, Harry menyebut pembahasannya akan dilakukan pada tahap teknis berikutnya bersama pihak Kementerian PU.
"Prinsipnya, pengurus dan warga di wilayah Pakuan maupun Muarasari sangat antusias dan siap mendukung demi perbaikan infrastruktur serta keamanan lingkungan kita bersama," tutupnya.(*)
