indate.net-Kelurahan Panaragan terus melakukan pembenahan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan sistem mitigasi bencana. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan geografis kawasan yang rawan banjir dan longsor.
Dengan jumlah penduduk mencapai 6.701 jiwa pada 2026, Panaragan menghadapi berbagai persoalan perkotaan yang cukup kompleks. Meski demikian, pemerintah kelurahan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penataan lingkungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Lurah Panaragan, Ima Ratnasari, mengatakan pembangunan wilayah dilakukan berdasarkan visi “PANARAGAN” yang menitikberatkan pada pelayanan prima, lingkungan tertata, dan respons cepat terhadap kebutuhan warga.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang bersih, tertata, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Ima dalam kegiatan media gathering di Aula Kelurahan Panaragan, Rabu (6/5/2026).
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pemasangan sistem deteksi dini bencana atau Early Warning System (EWS) banjir. Panaragan bahkan menjadi wilayah percontohan pemasangan EWS banjir di Kota Bogor.
Perangkat tersebut dipasang di RW 07 yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane. Sistem terbaru ini dilengkapi alarm otomatis yang akan berbunyi ketika debit air mencapai batas tertentu.
“Kalau air naik, alarm langsung berbunyi tanpa harus diaktifkan manual,” jelasnya.
Selain itu, Panaragan juga menjadi wilayah pertama yang memasang alat deteksi dini longsor di RW 01. Program tersebut mendapat dukungan dari Badan Informasi Geospasial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga, simulasi evakuasi bencana juga rutin dilakukan bersama masyarakat di wilayah rawan.
Di sektor infrastruktur, sejumlah pembangunan fisik telah direalisasikan, mulai dari pemasangan paving block di RW 07, beton dekoratif di jalan lingkungan, hingga perbaikan kanstin di Jalan Veteran.
Sementara itu, RW 02 menjadi fokus program “Gerobak Saepisan” atau Bogor Bebas Kumuh. Program tersebut mencakup penataan lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Ima, wilayah tersebut menjadi prioritas karena berada di kawasan yang diapit beberapa aliran sungai sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif agar keluar dari kategori kawasan kumuh.
Di sisi lain, penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Veteran masih menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan PKL dinilai kerap memicu kemacetan dan mengganggu fungsi trotoar.
Pemerintah Kota Bogor telah mengusulkan relokasi pedagang ke Pasar Devris, namun prosesnya masih dalam tahap pembahasan.
“Kami ingin solusi terbaik, tetapi tetap mempertimbangkan kekhawatiran pedagang soal kehilangan pelanggan,” kata Ima.
Selain pembangunan dan penataan wilayah, pemerintah kelurahan juga memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial. Verifikasi data penerima dilakukan melalui pengecekan langsung di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
“Data dari pusat kami verifikasi melalui ground check agar penerima benar-benar sesuai kriteria,” tegasnya.(*)
