indate.net-BOGOR – Upaya penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi di Kota Bogor menjadi perhatian serius berbagai pihak. Hal itu mengemuka dalam diskusi “OBSESI” bertajuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Menuju Bogor Tangguh dan Siaga yang menghadirkan unsur pemerintah, legislatif, hingga pemerhati lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menegaskan bahwa Kota Bogor sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar masih berada pada aspek pelaksanaan dan kecepatan birokrasi dalam penanganan korban bencana.
Menurut Rusli, masyarakat membutuhkan respons cepat, khususnya saat kondisi darurat terjadi. Karena itu, DPRD mendorong agar alokasi anggaran penanganan bencana benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga terdampak.
“Mitigasi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban hukum yang harus dikawal melalui APBD,” ujar Rusli dalam diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Ricki Noor Rachman.
Ia juga menyoroti pentingnya penyederhanaan proses administrasi dalam pengajuan bantuan bagi korban bencana. Menurutnya, birokrasi yang terlalu panjang justru dapat memperberat beban masyarakat di tengah situasi darurat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko mengungkapkan bahwa tren kejadian bencana di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data BPBD, pada Januari hingga April 2024 tercatat 209 kejadian bencana, sedangkan pada periode yang sama tahun 2025 meningkat menjadi 320 kejadian.
“Cuaca ekstrem mendominasi dengan total 199 kejadian. Kami juga telah memetakan 28 kelurahan prioritas yang rawan banjir dan longsor,” jelasnya.
Meski demikian, Dimas menyebut indeks risiko bencana Kota Bogor termasuk yang terendah di Jawa Barat. Kondisi tersebut dinilai sebagai hasil dari meningkatnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
Dari sisi klimatologi, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat, Rakhmat Prasetia menjelaskan bahwa karakteristik hujan di Bogor tergolong unik. Hujan kerap turun dalam durasi singkat, sekitar satu hingga dua jam, namun memiliki intensitas tinggi hingga lebih dari 100 milimeter per hari.
Ia menilai data klimatologi tersebut penting dijadikan dasar dalam perencanaan tata kota, pembangunan sistem drainase, hingga penanganan kawasan rawan bencana.
Dalam forum yang sama, Pengamat Lingkungan dari Rekam Nusantara Foundation, Een Irawan Putra mengkritisi pembangunan yang dinilai masih mengabaikan kawasan resapan air. Ia mendorong adanya sanksi tegas terhadap pengembang yang tidak mengelola limbah dan sistem air secara baik.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, M. Hutri mengakui bahwa penanganan persoalan lingkungan di perkotaan memiliki tantangan besar karena sebagian besar wilayah Kota Bogor telah menjadi kawasan permukiman.
Senada, Kabid Perumahan dan Permukiman Disperumkim Kota Bogor, Ari Syarifudin mengatakan relokasi warga dari zona merah bencana masih terkendala keterbatasan lahan.
Menurut Ari, pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan rumah susun dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko bencana di wilayah perkotaan.(*)
