indate.net-Penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi ribuan warga Kota Bogor memicu keprihatinan berbagai pihak. Keluhan tersebut mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, melakukan kegiatan pengawasan di Kelurahan Ciparigi, Sabtu (11/4/2026).
Dalam pertemuan itu, puluhan warga menyampaikan aspirasi terkait layanan BPJS PBI mereka yang tidak lagi aktif. Menanggapi hal tersebut, Fetty menyatakan komitmennya untuk mendorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi, agar kembali memperhatikan kondisi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 25 ribu warga Kota Bogor sempat mengalami penonaktifan status BPJS PBI. Namun, upaya yang dilakukan DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV disebut telah membuahkan hasil, dengan sekitar 18 ribu kepesertaan berhasil diaktifkan kembali melalui dukungan anggaran daerah.
“Masih ada sekitar 7 ribu jiwa yang status BPJS-nya belum aktif. Kami akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kembali mengalokasikan anggaran, seperti tahun sebelumnya yang mencapai Rp14 miliar,” ujar Fetty.
Ia menegaskan, langkah tersebut penting agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Selain itu, kunjungan yang dilakukan juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memantau langsung kondisi di lapangan, termasuk data penerima bantuan sosial.
Tak hanya persoalan BPJS PBI, warga juga mengeluhkan berkurangnya bantuan sosial, baik berupa pangan maupun bantuan tunai. Beberapa warga mengaku tidak lagi menerima bantuan yang sebelumnya mereka dapatkan.
Fetty menjelaskan, perubahan tersebut berkaitan dengan pembaruan data kesejahteraan sosial, termasuk sistem desil yang digunakan untuk menentukan tingkat ekonomi masyarakat. Ia mengimbau warga yang merasa tidak sesuai dengan kondisi riil agar memanfaatkan layanan pengaduan yang telah disediakan pemerintah.
“Ada hotline khusus yang bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan keberatan terkait perubahan desil. Nanti akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Sementara itu, Lurah Ciparigi, Denny Ardiansyah, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pemangku kebijakan.
Ia menyebutkan, hasil pendataan di wilayahnya menunjukkan sekitar 1.000 warga mengalami penonaktifan BPJS PBI. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya perubahan status desil dalam basis data sosial.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan informasinya bisa dipahami masyarakat,” ujar Denny.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat segera menemukan solusi agar warga yang berhak kembali memperoleh akses layanan kesehatan dan bantuan sosial secara optimal. (*)
