indate.net-Bogor-Prevalensi hipertensi di Kota Bogor pada 2025 tercatat sebesar 9,97 persen, melampaui target pemerintah kota yang ditetapkan sebesar 8,4 persen. Data tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor.
Anggota DPRD Kota Bogor Komisi IV, Dedi Mulyono, menilai kenaikan angka tersebut sebagai sinyal peringatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan.
“Data LKPJ menunjukkan prevalensi hipertensi naik melebihi target. Ini menandakan program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular belum optimal menjangkau masyarakat,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, hipertensi kerap tidak disadari oleh penderitanya sehingga sering disebut sebagai silent killer. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyakit serius seperti stroke dan serangan jantung jika tidak ditangani sejak dini.
Mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, hipertensi menjadi faktor risiko tertinggi keempat penyebab kematian di Indonesia dengan persentase 10,2 persen.
“Banyak warga tidak mengetahui tekanan darahnya sudah tinggi. Jika prevalensi terus meningkat, kita perlu mewaspadai dampak jangka panjangnya,” kata dia.
Dedi mendorong Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk memperluas program skrining hipertensi melalui fasilitas layanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu. Saat ini, Kota Bogor memiliki 25 puskesmas dan 983 posyandu yang tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan.
Namun demikian, ia menilai kapasitas skrining yang ada masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat ratusan posyandu yang belum dilengkapi peralatan dasar.
“Masih ada 483 posyandu yang belum mendapatkan posyandu kit pada 2025. Padahal alat pengukur tekanan darah sangat penting untuk deteksi dini,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Dedi mengusulkan sejumlah upaya strategis, antara lain memperluas cakupan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), menambah anggaran pengadaan alat tensi digital, serta memperkuat edukasi gaya hidup sehat kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti masih adanya sisa anggaran kesehatan yang belum terserap secara optimal, yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk program pencegahan hipertensi.
Selain itu, Dedi meminta Dinas Kesehatan menyusun peta sebaran hipertensi hingga tingkat kelurahan guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Kita membutuhkan data yang detail agar penanganan bisa difokuskan pada wilayah dengan angka tertinggi,” katanya.
Sebagai perbandingan, prevalensi hipertensi nasional berdasarkan SKI 2023 mencapai 34,1 persen pada penduduk usia 18 tahun ke atas. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai salah satu daerah dengan prevalensi tinggi, yakni 39,6 persen.(*)
