indate.nett-BOGOR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Rumah Susun dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (15/4/2026).
Pengesahan raperda ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan hunian layak di tengah semakin terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Bogor.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar, mengatakan bahwa regulasi tersebut merupakan tonggak penting dalam arah pembangunan kota yang mulai berorientasi pada hunian vertikal.
“Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pembangunan vertikal yang terencana, terjangkau, dan berkeadilan. Ini adalah bentuk komitmen legislatif untuk memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Karnain.
Ia menjelaskan, Raperda Rumah Susun tidak hanya mengatur aspek pembangunan fisik, tetapi juga menitikberatkan pada tata kelola yang berkelanjutan serta kenyamanan penghuni.
“Melalui Raperda ini, kami menekankan pentingnya tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga aspek keberlanjutan, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi setiap penghuni,” tambahnya.
Raperda ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pembangunan hunian vertikal yang terencana dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
DPRD Kota Bogor berharap, dengan adanya regulasi tersebut, dapat tercipta kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan hunian vertikal.
Selain itu, keberadaan aturan ini diharapkan mampu mendorong penataan kawasan permukiman padat menjadi lebih tertata, sehat, dan layak huni, sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai kota yang berkelanjutan.(*)
