indate.net-BOGOR – Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah sejak 28 Februari 2026 antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk terhadap keselamatan warga Indonesia yang berada di wilayah tersebut.
Menanggapi situasi itu, dua legislator dari Partai Golkar, yakni Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fetty Anggraenidini dan Anggota DPRD Kota Bogor Asep Nazdarullah, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk segera membuka hotline darurat guna memudahkan komunikasi dengan warga Kota Bogor yang berada di kawasan Timur Tengah.
Fetty Anggraenidini menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik yang terus meluas. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif untuk memastikan kondisi dan keselamatan warganya di luar negeri.
“Saya belum mengetahui secara pasti berapa banyak warga Kota Bogor yang berada di Timur Tengah. Namun yang ingin saya tekankan, pemerintah harus hadir untuk terus memonitor kondisi mereka. Karena itu saya mendorong Pemkot Bogor membuka hotline darurat agar komunikasi dengan warga di sana tetap terjalin,” kata Fetty saat dikonfirmasi.
Menurut Fetty, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga sangat penting untuk memperoleh informasi terbaru terkait keberadaan dan kondisi warga Kota Bogor di kawasan konflik tersebut.
Selain itu, ia menilai komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara terkait perlu diperkuat, guna mengetahui apakah ada warga yang membutuhkan bantuan, termasuk kemungkinan untuk kembali ke Indonesia.
“Kita tentu berharap konflik di Timur Tengah bisa segera berakhir. Jika berkepanjangan, dampaknya tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi, terutama harga minyak dunia. Saat ini saya juga melihat mulai muncul kepanikan di masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kota Bogor Asep Nazdarullah. Ia menyatakan DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot untuk segera membuka hotline darurat agar komunikasi dengan warga yang berada di Timur Tengah dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Asep mengakui hingga saat ini pihaknya belum memiliki data pasti mengenai jumlah warga Kota Bogor yang tinggal atau bekerja di kawasan tersebut.
Untuk itu, DPRD Kota Bogor berencana memanggil instansi terkait guna memastikan data warga yang berada di Timur Tengah serta menyusun langkah antisipasi jika situasi semakin memburuk.
“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama dengan Pemkot Bogor untuk menindaklanjuti hal ini. Yang jelas, DPRD akan mendorong agar hotline darurat segera dibuka sehingga warga yang terdampak di Timur Tengah bisa menghubungi pemerintah,” pungkasnya.(*)
