indate.net-JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara keberangkatan jemaah haji tahun 2026 menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Marwan, langkah tersebut perlu dipertimbangkan setelah terjadinya serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemerintah perlu mengeluarkan maklumat khusus yang secara tegas menghentikan sementara keberangkatan jemaah haji guna mengantisipasi risiko terhadap keselamatan jemaah.
“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang mengimbau tidak berangkat, nyatanya berangkat. Kalau sudah berangkat, langkah-langkahnya apa,” ujar Marwan kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini dinilai sulit diprediksi dan berpotensi berdampak pada keamanan perjalanan jemaah haji Indonesia, baik saat menuju Arab Saudi maupun ketika kembali ke Tanah Air.
Marwan juga menyinggung laporan serangan rudal yang disebut mengenai Bandara Internasional Dubai hingga menyebabkan kerusakan pada salah satu gedung terminal utama. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik di kawasan tersebut dapat berdampak pada jalur penerbangan internasional.
Ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan maklumat penghentian keberangkatan haji kepada pemerintah Arab Saudi apabila situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan.
Marwan mencontohkan, kebijakan penghentian keberangkatan jemaah haji pernah dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 sebagai langkah perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah menyiapkan skenario alternatif apabila keberangkatan jemaah haji tetap dilaksanakan. Salah satu opsi yang disarankan adalah mengubah rute penerbangan agar tidak melintasi wilayah yang terdampak konflik.
Menurutnya, rute penerbangan jemaah haji dapat dialihkan melalui wilayah Afrika sebagai upaya mitigasi risiko keamanan.
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” ujarnya.
Marwan juga mengingatkan bahwa perubahan skenario perjalanan haji dapat berdampak pada aspek keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, seperti maskapai penerbangan, penyedia layanan akomodasi, serta otoritas Arab Saudi.
“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.(*)
