indate.net-BOGOR- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar di Gedung Serbaguna Al-Muqorrobin, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Sabtu.
Berbeda dari agenda pengawasan pada umumnya, kegiatan tersebut dilakukan tanpa melibatkan unsur eksekutif seperti kelurahan, kecamatan, maupun dinas terkait. Fetty memilih berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat guna menggali persoalan riil yang dihadapi warga setempat.
“Selain menjalankan fungsi pengawasan, kegiatan ini memang kami fokuskan untuk menampung aspirasi masyarakat, terutama karena wilayah ini belum sempat kami kunjungi sebelumnya,” ujar Fetty kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan, salah satunya terkait persoalan banjir yang kerap terjadi saat hujan turun. Masyarakat meminta adanya pembenahan saluran drainase agar genangan air tidak terus berulang.
Fetty menyampaikan, aspirasi tersebut telah masuk dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), meski belum seluruhnya terakomodasi dalam anggaran. Ia memastikan, jika kewenangan dan pendanaannya tidak dapat ditangani pemerintah kota, maka akan didorong melalui anggaran tingkat provinsi.
Selain persoalan lingkungan, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas posyandu, serta kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai belum memadai. Fetty menyinggung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewajibkan sekolah menengah atas menerima peserta didik dari keluarga tidak mampu di sekitar lingkungan sekolah.
“Kebijakan ini bertujuan baik, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan. Namun di lapangan muncul persoalan, seperti jumlah siswa dalam satu kelas yang bisa mencapai hingga 50 orang, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, tidak semua sekolah memiliki ruang kelas yang cukup luas untuk menampung jumlah siswa tersebut. Meski demikian, kebijakan tersebut hanya diterapkan di sekolah-sekolah tertentu yang memenuhi kriteria.
Dalam kesempatan yang sama, Fetty juga menanggapi keluhan warga terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menjelaskan bahwa penyesuaian data dilakukan berdasarkan klasifikasi kesejahteraan masyarakat atau densil.
“Di Kota Bogor sendiri terdapat sekitar 18 ribu peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan karena sudah tidak masuk dalam kategori densil satu sampai lima. Namun jika ada warga yang masih membutuhkan, silakan menghubungi tim saya untuk dibantu proses pengaktifan kembali,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial seperti BPNT dan PKH kini kembali disesuaikan seperti sebelum pandemi Covid-19, setelah sebelumnya diperluas akibat status bencana nasional.
Fetty menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui jalur kewenangan di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Kami tampung semua masukan dari warga dan akan kami dorong agar bisa ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” pungkasnya.(JM)
