indate.net-BOGOR – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor mengeluarkan surat edaran Nomor 445/2687-RSUD/X/2025 tentang Efisiensi Layanan. Kebijakan tersebut dikeluarkan menyusul tekanan berat pada kondisi keuangan rumah sakit akibat meningkatnya beban utang.
Langkah efisiensi ini diputuskan setelah
manajemen menerima laporan dari Komite Medik mengenai ketersediaan obat-obatan
darurat yang semakin menipis. Pihak rumah sakit menyatakan kebijakan tersebut
diambil untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan di tengah
keterbatasan anggaran.
Namun, kebijakan tersebut menuai reaksi dari
warga. Sejumlah masyarakat Kota Bogor mengaku khawatir efisiensi itu akan
berdampak pada akses layanan kesehatan, terutama bagi warga kurang mampu.
“Saya sebagai warga Bogor keberatan. Kalau
RSUD dibatasi untuk pasiennya, bagaimana nasib orang yang tidak punya biaya
untuk berobat inap? Masyarakat berpenghasilan rendah pasti kesulitan,” ujar
salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (12/10/2025).
Warga tersebut juga menilai, permasalahan
internal seharusnya tidak berdampak langsung pada pelayanan kepada pasien.
“Masalah keuangan jangan disangkutpautkan
dengan pelayanan. Kalau efisiensi ini tetap dijalankan, ribuan warga akan
kesulitan mendapat layanan kesehatan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, RSUD Kota
Bogor mencatat total utang jangka pendek mencapai sekitar Rp93 miliar pada tahun 2024. Dari jumlah
tersebut, utang terbesar berasal dari kebutuhan obat-obatan senilai hampir Rp47 miliar.
Sisanya terdiri atas utang jasa layanan
infrastruktur kesehatan sebesar Rp12,4
miliar, pemeliharaan gedung sekitar Rp2 miliar, serta kewajiban lain seperti jasa kebersihan
dan pengelolaan sampah.
Dengan aset lancar hanya sekitar Rp80 miliar, rumah sakit mengalami
defisit kas dan belum mampu melunasi kewajiban kepada sejumlah pihak. Pada
tahun yang sama, RSUD Kota Bogor juga tercatat mengalami kerugian sekitar Rp35 miliar.
Hingga kini, kondisi keuangan dan kebijakan
efisiensi RSUD Kota Bogor terus menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap
pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan layanan kesehatan bagi
warga tetap berjalan tanpa hambatan.(Redaksi/indate.net)