indate.net- Bogor – Krisis obat yang melanda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor turun tangan. Pada Rabu (9/10/2025), para wakil rakyat itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit milik pemerintah kota tersebut.
Langkah cepat ini diambil setelah mencuat isu keterbatasan obat-obatan dan beredarnya surat edaran soal efisiensi pelayanan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan kesehatan kepada warga.
“Memang harus segera dipulihkan, khususnya pelayanan. Kebutuhan dasar seperti obat-obatan itu tidak bisa ditawar,” ujar Ence dengan nada tegas di lokasi.
Menurut data bagian farmasi RSUD, setiap hari rumah sakit tersebut menangani sekitar 1.500 resep obat. Tingginya kebutuhan membuat stok cepat menipis, terutama untuk obat penyakit kronis.
“Kalau obat untuk penyakit non-kronis masih tercover, tapi untuk kronis memang ada yang kosong,” ungkap Ence prihatin.
Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena menyangkut langsung keselamatan pasien. Ence menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun, meski rumah sakit tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Walaupun ada surat edaran efisiensi, RSUD tetap harus melayani pasien. Tidak bisa alasan efisiensi membuat layanan berhenti,” tegasnya.
Sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Kota Bogor tidak bisa sembarangan merujuk pasien ke rumah sakit lain. Ence meminta tenaga medis tetap memberikan penanganan awal, bahkan jika obat tidak tersedia.
“Kalau memang stok obat habis, bisa diberikan resep agar pasien membeli di luar. Tapi pelayanan jangan sampai berhenti,” katanya menekankan.
DPRD Kota Bogor sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk RSUD. Ence meminta manajemen rumah sakit menggunakan dana itu untuk kebutuhan prioritas, terutama pengadaan obat-obatan.
“Kalau memang kebutuhannya obat dan tidak melanggar aturan, ya harus dibelikan obat. Itu kebutuhan dasar,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti masalah tata kelola manajemen dan keuangan RSUD yang dianggap perlu segera dibenahi.
“Kita minta pengelolaannya diperbaiki agar persoalan seperti ini tidak terulang,” tambahnya.
Saat ini, RSUD Kota Bogor tengah menjalani audit oleh Inspektorat Kota Bogor. Hasil audit tersebut dijadwalkan rampung pada 10 Oktober 2025.
Ence berharap hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi besar untuk memperbaiki sistem pengelolaan rumah sakit agar pelayanan kembali optimal.
“Harapan kami, RSUD tetap melayani masyarakat dengan baik, terutama di IGD. Jangan sampai ada pasien yang terlantar atau tidak dilayani,” pungkasnya.(*)
