indate.net-BOGOR – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor menuai kritik dari DPRD Kota Bogor. Para legislator menilai perubahan kewenangan berpotensi mengganggu koordinasi dan memperpanjang jalur birokrasi pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menyebut selama ini komunikasi
antara pihak RSUD dan Pemerintah Kota berjalan lancar karena berada di bawah
kewenangan daerah. Ia khawatir pengambilalihan oleh provinsi justru
memperlambat proses koordinasi.
“Selama ini komunikasi dengan pihak RSUD mudah karena dikelola pemerintah kota. Kalau nanti diambil alih provinsi, apakah komunikasi bisa secepat sekarang. Itu yang kami khawatirkan,” kata Ence, Kamis (11/9/2025).
Ence juga menyoroti akses masyarakat terhadap
layanan darurat yang dikhawatirkan akan terganggu akibat birokrasi yang semakin
panjang. Ia meminta Pemprov Jawa Barat mengkaji secara matang sebelum mengambil
keputusan agar tidak berdampak negatif pada pelayanan kesehatan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD
Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. Menurutnya, rencana pengambilalihan RSUD
Kota Bogor bukan hal mudah dan Pemprov Jawa Barat diminta lebih dulu
merealisasikan program-program yang telah dijanjikan.
“Masih banyak janji Pemprov yang belum
terealisasi. Masalah Batutulis, misalnya, dijanjikan selesai Juli lalu tapi
sampai sekarang belum ada kejelasan anggarannya,” ujar Dadang, Rabu
(10/9/2025).
Ia mencontohkan pembebasan lahan Batutulis dan
penegusan ijazah SMA yang awalnya menjadi kewenangan provinsi, namun akhirnya
ditangani Pemkot Bogor. Dadang menilai pernyataan gubernur soal pengambilalihan
RSUD hanya spontanitas dan yakin akan ada pembahasan mendalam antara kedua
pihak.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi
Mulyadi sebelumnya menyatakan kesiapan Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan
RSUD Kota Bogor. Menurutnya, RSUD tersebut melayani pasien dari berbagai daerah
seperti Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor hingga Depok, sehingga beban
operasionalnya semakin berat.
“Rumah sakit ini harus menangani pasien dari
berbagai daerah sehingga beban rumah sakitnya sangat tinggi,” kata Dedi usai
menerima laporan Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, Senin
(8/9/2025).
Dedi juga menyoroti persoalan pembiayaan
pasien yang tidak memiliki BPJS atau klaimnya tidak disetujui. Kondisi itu,
menurutnya, berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan medis dan biaya
operasional rumah sakit.
Ia menegaskan Pemprov Jawa Barat siap
mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor jika ada usulan resmi dari
pemerintah kota. “Meskipun merupakan rumah sakit lama, kapasitas RSUD Kota
Bogor cukup besar untuk melayani pasien dari berbagai daerah,” kata Dedi.(*)
