indate.net-BOGOR – BOGOR - Puluhan massa dari JANGKAR (Jaringan Koalisi Rakyat) menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Perumda Tirta Kahuripan dan kantor Bupati Kabupaten Bogor pada Kamis (18/9/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan dan desakan terhadap dugaan mal-administrasi serta kerjasama jangka panjang yang merugikan keuangan daerah.
Dalam orasinya, perwakilan JANGKAR, Faiz menyampaikan dua tuntutan utama yang mengemuka dalam aksi tersebut. Pertama, mereka menyoroti dugaan mal-administrasi dalam promosi dan mutasi jabatan di Perumda Tirta Kahuripan.
"Kami menilai bahwa ada sejumlah penyimpangan dalam proses promosi yang tidak memenuhi prosedur yang seharusnya," ungkapnya.
Faiz menyebut, beberapa contoh dugaan penyimpangan di antaranya promosi seorang pegawai ke posisi Manajer Pertek yang dianggap tidak memenuhi syarat golongan kepangkatan.
"Kami menuntut dan meminta agar PDAM membuka dokumen riwayat pegawai yang bersangkutan, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya," jelasnya.
Selain itu, Faiz juga menyoroti promosi seorang pegawai ke posisi Manajer Ciawi, yang menurut mereka tidak didukung oleh prestasi atau kinerja yang memadai.
"Kami meminta PDAM untuk membuka data penilaian kinerja dan catatan prestasi pegawai tersebut. Apalagi direksi PDAM bertindak sepihak dalam proses promosi jabatan tanpa melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) serta mengabaikan hasil assessment yang sudah dilakukan," ujarnya.
"Kami harap direksi PDAM untuk menunjukkan bukti administratif yang membuktikan bahwa promosi tersebut sudah melalui prosedur yang sah," tambahnya.
Selain masalah internal Perumda Tirta Kahuripan, Faiz mengkritisi kerja sama jangka panjang antara Perumda Tirta Kahuripan dan PT. Sauh Bahtera.
Mereka menilai perjanjian selama 30 tahun tersebut tidak menguntungkan keuangan Perumda, karena diduga membeli pasokan air dalam jumlah yang tidak sebanding dengan permintaan di jalur distribusi.
Adapun tuntutan JANGKAR, mendesak transparansi atas beberapa hal terkait kerja sama ini, di antaranya nilai pendapatan yang diperoleh dari jalur distribusi air yang dikelola PT. Sauh Bahtera, jumlah pembelian air bulanan oleh Perumda Tirta Kahuripan kepada perusahaan tersebut hingga bukti bahwa kerja sama ini tidak menyebabkan kerugian finansial bagi keuangan daerah.
Selain itu, massa aksi juga menyayangkan sikap Bupati Kabupaten Bogor yang dinilai tidak mengambil langkah tegas terhadap masalah yang sedang terjadi di Perumda Tirta Kahuripan.
"Kami minta Bupati jangan tutup mata. Ini menyangkut keuangan daerah, pelayanan publik, dan keadilan bagi pegawai yang seharusnya dipromosikan secara objektif," imbuhnya.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai ini ditutup dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap dan tuntutan resmi kepada perwakilan Perumda Tirta Kahuripan dan kantor Bupati Kabupaten Bogor.
Massa berharap agar Bupati dan Perumda Tirta Kahuripan segera merespons tuntutan ini dengan langkah-langkah yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.(*)
