indate.net-Bogor – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menghadapi tantangan serius dalam menjalankan pelayanan kesehatan, terutama terkait ketidakseimbangan antara biaya operasional yang tinggi dan rendahnya klaim pembiayaan dari BPJS Kesehatan.
Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, mengungkapkan bahwa saat ini rumah sakit yang menjadi rujukan utama masyarakat Bogor tersebut tengah berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Hampir 98 persen pasien yang dilayani merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“RSUD Kota Bogor saat ini menghadapi masalah high cost, terutama karena nilai klaim INA-CBG’s sangat tidak sebanding dengan biaya pelayanan medis yang kami keluarkan,” kata dr. Ilham kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Sebagai contoh, ia memaparkan kasus seorang pasien dengan diagnosa patah tulang di bagian bahu (fracture shoulder humerus sinistra). Pasien tersebut dirawat selama empat hari dan menjalani serangkaian tindakan seperti pemasangan implan, bone graft, serta pembidaian, dengan total biaya mencapai Rp42,7 juta. Namun, klaim yang diterima dari BPJS hanya sebesar Rp8,8 juta.
Kondisi ini, lanjut dr. Ilham, kian menantang mengingat RSUD Kota Bogor merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan. Di sisi lain, rumah sakit juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu yang terus meningkat.
Tekanan Meningkat, Layanan Harus Tetap Optimal
Dengan jumlah pegawai yang kini mencapai 1.500 orang dan pengembangan layanan medis yang terus berkembang, RSUD Kota Bogor menghadapi lonjakan kebutuhan operasional yang signifikan. Namun demikian, pihak manajemen tetap berkomitmen menjaga mutu pelayanan.
“Efisiensi yang kami lakukan tidak boleh mengorbankan mutu layanan. Ini menjadi tantangan manajerial yang harus kami hadapi bersama seluruh jajaran rumah sakit,” tegasnya.
RSUD Kota Bogor juga terus menyusun strategi pengembangan jangka menengah untuk tahun 2025–2026. Di antaranya dengan mendorong efisiensi internal dan kerja sama lintas sektor.
Pemkot Siap Bantu Lewat APBD
Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bogor telah menyatakan akan memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 untuk mendukung keberlanjutan operasional RSUD.
Langkah ini dinilai penting karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“RSUD Kota Bogor terus berkembang, namun juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan bisa terus optimal,” pungkas dr. Ilham.(*)
