indate.net-Kasus dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bogor kembali mencuat. Hal ini disebut-sebut sebagai salah satu hambatan dalam upaya pengembangan sektor pendidikan di daerah tersebut.
Aktivis Sosial Ronald A. Sinaga, yang akrab disapa Broron, mengungkapkan bahwa dana PIP yang diduga disunat oleh oknum-oknum tertentu di lingkungan sekolah mencapai jumlah yang signifikan, bahkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah di beberapa kecamatan.
"Pada laporan terakhir, kami berhasil menyelamatkan dana PIP yang terindikasi disunat sebesar Rp10 miliar hanya di satu kecamatan, dan itu belum termasuk kecamatan lainnya," ujar Broron.
Broron juga menyatakan bahwa hingga kini, pihaknya masih menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana PIP yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.
"Masih banyak laporan yang kami terima. Kami belum bisa menindaklanjuti semuanya, namun kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan dana," tegas Broron.
Dalam pernyataannya, Broron mengimbau agar para penyelenggara pendidikan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kejujuran. Menurutnya, dugaan penyelewengan dana PIP yang terus berlangsung bisa berdampak negatif terhadap pembentukan karakter siswa.
"Saya berharap para pengelola sekolah dan guru dapat menjalankan tugas mereka dengan jujur dan adil, serta memberikan hak siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Broron.
Lebih lanjut, Broron juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam lingkungan pendidikan, dan meminta agar pihak sekolah lebih memahami kondisi keuangan siswa.
"Jika ada siswa yang kesulitan membayar biaya tertentu, sebaiknya jangan dipaksakan. Kami berharap agar tidak ada lagi pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada," tambahnya.
Broron berharap agar perhatian dan pengawasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bupati, dapat lebih fokus pada sektor pendidikan guna memastikan keadilan dan transparansi penggunaan dana untuk kepentingan siswa.
"Semua hal ini masih dalam pengawasan dan kewenangan pemerintah daerah. Kami berharap perhatian yang lebih serius terhadap masalah ini," pungkasnya.(*)
