indate.netAnggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani, mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tantangan zaman. Kritik ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada media kemarin.
Devie, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Bogor, menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Ia menilai bahwa Pemkot harus lebih serius dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, bukan hanya mengandalkan pola kerja yang bersifat rutinitas.
“Pemkot harus lebih serius dalam bekerja. Jangan hanya mengandalkan pola kerja yang bersifat rutinitas dan bergantung pada kebiasaan lama. Sudah saatnya ada terobosan baru, karena situasi sekarang menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dan solutif,” ujar Devie.
Selain itu, ia juga mengkritisi postur anggaran Pemkot Bogor yang menurutnya belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat. Menurutnya, anggaran yang berasal dari rakyat seharusnya dikembalikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang merata.
“Jangan sampai anggaran habis hanya untuk kebutuhan birokrasi, tanpa manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Anggaran ini milik rakyat dan harus dikelola untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Devie juga menyoroti kinerja dua dinas di Pemkot Bogor, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Dinas Koperasi dan UMKM. Ia meminta Disparbud untuk lebih jeli dalam melihat potensi destinasi wisata yang ada di Kota Bogor, salah satunya kawasan Suryakencana.
“Area Suryakencana memiliki kekhasan budaya Tionghoa yang kuat, dengan bangunan tua, ornamen, dan kuliner khas. Kawasan ini bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata tematik ‘Chinatown’ yang menarik tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara,” jelas Devie.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Devie menilai bahwa pembinaan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan semata. Setelah pelatihan, ia meminta adanya langkah nyata seperti permodalan, pemasaran, hingga pendampingan menuju pasar nasional dan internasional.
“Pembinaan UMKM harus konkret dan berkelanjutan. Jangan hanya berhenti di teori, tetapi harus ada langkah nyata untuk membantu mereka berkembang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Pemkot untuk memperketat pengawasan anggaran agar kebocoran anggaran dapat diminimalisir. Menurutnya, pengawasan yang ketat dapat mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Pengawasan anggaran harus dijalankan secara serius. Jika ada penyimpangan, tindakan tegas harus segera diambil sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai praktik-praktik yang merugikan masyarakat terus terjadi,” tandasnya.
Selain itu, Devie mengingatkan Wali Kota Bogor untuk lebih cermat dalam menempatkan pejabat di posisi strategis. Ia menekankan bahwa proses asesmen pejabat harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan kedekatan personal.
“Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena faktor kedekatan atau preferensi pribadi. Agar Pemkot dapat berjalan maksimal, orang yang tepat harus berada di posisi yang tepat,” tutupnya.(*)
