OTT KPK di BPN Kabupaten Bogor, 17 Orang Diamankan dan Puluhan Koper Berisi Uang Disita

-


indate.net-BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, operasi tersebut menyasar lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Senin (13/9/2026).


Operasi tersebut dilakukan setelah sebelumnya jajaran Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan pada sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci apakah operasi tangkap tangan (OTT) tersebut berkaitan langsung dengan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya.


Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Selain itu, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing (valas).


Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, barang bukti uang tersebut ditemukan dalam jumlah besar dan dikemas menggunakan berbagai wadah, mulai dari boks hingga kardus.


"Ya, barang bukti ada sekitar 20 koper yang kami amankan, isinya uang bernilai ratusan miliar rupiah," kata Budi Prasetyo di Gedung KPK, Senin (13/9/2026).


Meski demikian, KPK belum menyampaikan secara pasti nominal uang yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Budi mengatakan, petugas masih melakukan proses penghitungan dan verifikasi terhadap seluruh uang yang ditemukan.


"Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," ujarnya.


Selain mengamankan barang bukti berupa uang, KPK juga membawa 17 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.


Budi menyebut, sejumlah pihak yang diamankan berasal dari lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di antaranya terdapat pejabat setingkat direktur jenderal.


"Tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya," kata Budi.


KPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tersebut.


Dalam konteks OTT, proses pemeriksaan menjadi tahapan penting untuk menentukan konstruksi perkara, termasuk dugaan pemberian atau penerimaan uang serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.


KPK memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum masing-masing.


Besarnya barang bukti uang yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah menjadi salah satu perhatian utama dalam operasi tersebut.


Namun, angka tersebut masih berupa estimasi awal yang disampaikan KPK. Nominal resmi baru dapat diketahui setelah seluruh uang dalam rupiah maupun valas selesai dihitung dan diverifikasi oleh penyidik.


Karena itu, nilai pasti barang bukti belum dapat dipastikan pada saat operasi berlangsung.


KPK juga belum membeberkan secara lengkap asal-usul uang tersebut, pihak yang menyerahkan maupun menerima, serta dugaan motif atau transaksi yang melatarbelakangi operasi.


Informasi lebih rinci mengenai perkara tersebut diperkirakan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan.


Operasi di lingkungan pertanahan tersebut menjadi perhatian publik mengingat urusan pertanahan merupakan salah satu sektor yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah.


Karena itu, publik tentu menunggu penjelasan resmi KPK mengenai perkara yang sedang ditangani, termasuk jenis dugaan tindak pidana, kronologi operasi, serta peran masing-masing pihak yang diamankan.


Meski demikian, seluruh pihak yang diamankan dalam operasi tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Status seseorang juga harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dimiliki penyidik.


KPK sendiri masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Hingga seluruh proses pemeriksaan selesai, informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan konstruksi perkara masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah.


Dengan demikian, OTT di Kantah Kabupaten Bogor ini belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pidana terhadap seluruh pihak yang diamankan. Penentuan status hukum dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan KPK berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.(*)

Postingan populer dari blog ini

Dhanagun Berbagi Bantuan 60 Ton Beras untuk Warga

-
Gambar
indate.net-Menyambut Hari Ullambana dan Bulan Bakti Cit Gwee Tahun 2025, Vihara Dhanagun membagikan 60 ton beras untuk warga sekitar vihara pada Minggu (7/9/2025).  Pembagian juga diberikan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Kapolresta Bogor Kota, Komandan Resimen I Pas Pelopor Korps Brimob, beserta unsur pengurus vihara. “Ini melibatkan seluruh stakeholder dan para donatur, yang rutin dilakukan setiap tahun. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial dan spiritual, tetapi juga mampu menguatkan sinergitas,” terang Jenal Mutaqin. Sinergitas itu, lanjutnya, tidak hanya antar pimpinan daerah, tetapi juga terhadap umat beragama, warga masyarakat, maupun para pengurus vihara. “Kami, pemerintah, sangat mengapresiasi, mendukung, dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta berpartisipasi, baik berupa donasi maupun tenaga dan waktu,” jelas Jenal Mutaqin lagi. Ullambana adalah tradisi bermakna mendalam, berasal dari bahasa Pali ullumpana...
Read more »

Lemahnya Penagihan Pajak Jadi PR Berat Kepala Bapenda Kota Bogor

-
Gambar
indate.net-BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus menagih tunggakan pajak dari sejumlah pengusaha hotel dan restoran. Hingga akhir September ini, tercatat ada 10 wajib pajak yang masih mengemplang kewajiban mereka, terdiri dari lima hotel dan lima restoran. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor  Deni Hendana menyebut, langkah penagihan dilakukan dengan pemasangan plang peringatan di beberapa lokasi. Hasilnya cukup efektif, sejumlah pengusaha mulai mencicil hingga melunasi tunggakan. Senin (29/9/2025) “Secara peraturan diperbolehkan mencicil sesuai kemampuan. Yang paling besar itu Hotel Amarosa, tapi mereka sudah mulai melakukan pembayaran. Sisa tunggakan sekarang tidak sampai Rp1 miliar, dan diharapkan bisa lunas tahun ini,” ujarnya. Menurutnya, para pengusaha yang menunggak juga sudah dipanggil langsung oleh Sekda Kota Bogor untuk diberikan peringatan serius. Sektor pajak hotel menjadi perhatian khusus. Dari target Rp85 miliar tahun ini, realisasi sudah mencapai Rp70 mi...
Read more »

Berjuang Melawan Kanker Paru Stadium IV, Warga Cimanggu Gang Tijan Butuh Dukungan dan Uluran Tangan

-
Gambar
indate.net- BOGOR – Perjuangan berat tengah dijalani Romasyah Boko, warga Cimanggu Gang Tijan RT 02/15 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Ia saat ini harus menghadapi penyakit kanker paru ganas stadium IV A yang disebut Biphasic Pulmonary Blastoma . Di tengah kondisi tersebut, Romasyah terus berupaya menjalani pengobatan. Ia telah menjalani tindakan operasi berupa pengangkatan paru kanan dan masih membutuhkan rangkaian pengobatan lanjutan. Pengobatan tersebut di antaranya radioterapi, kontrol medis secara rutin, serta perawatan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan dan arahan tim medis. Kondisi yang dialami Romasyah turut mendapat perhatian dari lingkungan tempat tinggalnya. Ketua RT 02, Hermasyah , membenarkan bahwa salah seorang warganya tersebut saat ini tengah menjalani perjuangan panjang menghadapi penyakit yang dideritanya. Menurut Hermasyah, kondisi Romasyah membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga, lingkun...
Read more »