Nenek Meninggal Saat Antre Beras di Kelurahan Menteng, DPRD Kota Bogor Soroti Sistem Penyaluran Bansos

indate.net-BOGOR -Meninggalnya seorang perempuan berusia 61 tahun saat mengantre bantuan beras di Kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi serius terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya warga tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, korban diketahui memiliki riwayat sakit dan selama sekitar satu tahun rutin menjalani pengobatan jalan.

Fajar juga menyebut proses antrean bantuan saat kejadian berlangsung dalam kondisi tertib. Menurut dia, keluarga korban telah menerima peristiwa tersebut dengan ikhlas.

“Dan keluarga juga sudah mengikhlaskan. Saya sebagai Ketua Komisi IV menghormati sepenuhnya keterangan itu dan sikap keluarga tentunya,” kata Fajar, Selasa (25/8/2026).

Meski demikian, Fajar menilai kejadian tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan sistem penyaluran bantuan sosial. Ia menyoroti kondisi warga lanjut usia yang masih harus datang dan mengantre secara langsung untuk mendapatkan bantuan.

Menurut Fajar, korban sebenarnya sempat ditawari agar pengambilan bantuan diwakilkan. Namun, korban memilih mengambil bantuan tersebut secara langsung.

“Sebetulnya almarhumah juga yang saya dengar ditawari diwakilkan, cuma kan almarhumah menolak, dan akhirnya mengambil sendiri,” ujarnya.

Fajar menilai kondisi tersebut harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. Ia mengatakan, diperlukan mekanisme yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga ketika harus mewakilkan pengambilan bantuan yang menjadi hak mereka.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor berencana meminta Dinas Sosial menyerahkan data penerima bantuan yang masuk dalam kategori kelompok rentan, termasuk warga lanjut usia.

“Kami minta datanya secara by name by address, segera akan kami kirim suratnya kepada Dinas Sosial untuk menyerahkan kepada kami,” kata Fajar.

Selain pendataan, Fajar mendorong Pemerintah Kota Bogor menyiapkan mekanisme khusus bagi penerima bantuan yang memiliki keterbatasan, seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Salah satu opsi yang diusulkan yakni penyaluran bantuan secara langsung ke rumah serta penerapan surat kuasa resmi bagi penerima yang tidak dapat mengambil bantuan secara langsung.

“Misalnya membuat opsi antar langsung ke rumah dan mekanisme surat kuasa perwakilan yang sah, sehingga tidak lagi bergantung kesepakatan lisan,” ujarnya.

Fajar juga menilai setiap kegiatan penyaluran bantuan yang melibatkan kelompok rentan perlu disertai pendampingan dan dukungan layanan kesehatan. Ia mengusulkan agar petugas Puskesmas berada di lokasi selama proses penyaluran berlangsung.

“Lalu penanganan awal tidak boleh lagi hanya mengandalkan minyak angin dan air minum saja,” katanya.

Komisi IV DPRD Kota Bogor, lanjut Fajar, akan memanggil Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk membahas evaluasi mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Pembahasan juga akan mencakup kebutuhan anggaran untuk mendukung sistem penyaluran yang lebih aman.

“Kami akan memanggil Dinsos dan Dinkes dalam rapat kerja untuk membahas tiga poin di atas, dan memastikan kebutuhan anggaran masuk dalam pembahasan perubahan anggaran,” tegasnya.

Fajar menegaskan, DPRD tidak ingin peristiwa tersebut diarahkan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Menurutnya, persoalan utama yang perlu dibenahi adalah sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

“Aparat kelurahan sudah berusaha menolong sebisanya, saya menghargai itu. Cuman persoalan yang ada pada sistem, dan sistem adalah tanggung jawab kami bersama Pemkot,” ujarnya.

Ia berharap peristiwa tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bogor dan DPRD untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi rentan.

“Kami harapkan sinergitas antara DPRD dan Pemkot untuk menciptakan sistem yang aman, khususnya bagi masyarakat lansia, disabilitas yang rentan agar tidak perlu lagi mengantre bansos di kelurahan,” pungkas Fajar.(*)