indate.net-BOGOR – Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memperkuat komitmen dan dukungan terhadap program pencegahan serta penanganan HIV. Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Press Conference Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang digelar di Gedung Balai Rakyat DPRD Kota Bogor, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta instansi terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, YPBP bersama organisasi masyarakat sipil (OMS) membahas keberlanjutan program HIV yang dinilai menghadapi tantangan besar akibat menurunnya dukungan pendanaan dari donor internasional.
Teknikal Official CSSHR, Ari Budiman, mengatakan pengurangan bantuan dari lembaga donor menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi berbagai program penanggulangan HIV yang selama ini berjalan.
“Isu nasional saat ini kita tahu pengurangan program HIV sudah mulai banyak. Apalagi di tingkat donor, dukungan untuk program HIV berkurang lebih besar,” ujar Ari.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pihak yang telah terjalin sejak 2023 hingga 2026 perlu terus dipertahankan untuk memastikan layanan bagi masyarakat tetap berjalan.
Ari menjelaskan, salah satu capaian yang berhasil diraih adalah adanya dua organisasi masyarakat sipil dari 25 aliansi yang tergabung dalam program DTF yang memperoleh hibah bantuan. Meski tidak secara khusus diperuntukkan bagi program HIV, bantuan tersebut dinilai dapat mendukung keberlangsungan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, YPBP juga mengapresiasi langkah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor yang telah merekomendasikan alokasi anggaran penanganan HIV di setiap kelurahan pada tahun 2027.
“Saat ini kami sedang mendorong pemerintah untuk terus memberikan akses pendanaan tersebut. Keberhasilan yang sudah dicapai adalah adanya anggaran di setiap kelurahan yang direkomendasikan Bapperida untuk program penanganan HIV pada tahun 2027,” katanya.
Menurut Ari, keterlibatan pemerintah hingga tingkat kelurahan menjadi langkah strategis agar penanganan HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan melibatkan berbagai sektor pembangunan.
YPBP juga mendorong agar orang dengan HIV (ODHIV) usia muda dapat memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan Youth Camp Kota Bogor yang direncanakan berlangsung pada 2026 dan 2027 sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas generasi muda.
Selain itu, organisasi tersebut menyoroti persoalan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dialami sejumlah ODHIV. Menurut Ari, kondisi tersebut kerap menghambat akses layanan kesehatan yang dibutuhkan secara cepat.
“Di lapangan kami sangat membutuhkan penanganan cepat bagi teman-teman ODHIV yang PBI BPJS-nya tiba-tiba nonaktif,” ujarnya.
Meski mengapresiasi respons sejumlah OPD terhadap usulan yang disampaikan organisasi masyarakat sipil, Ari menilai masih diperlukan penguatan dukungan lintas sektor. Selain Dispora, pihaknya berharap Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja dapat terlibat aktif dalam upaya penanggulangan HIV di Kota Bogor.
Terkait persoalan penyesuaian desil PBI BPJS Kesehatan, Ari mengaku pihaknya masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Dinas Sosial. Untuk itu, YPBP berencana menggelar audiensi lanjutan dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bogor pada awal Juli mendatang.
“Sebenarnya belum. Makanya kami akan mencoba melakukan audiensi kembali ke Dinas Sosial pada awal Juli dan melibatkan teman-teman media,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan mendesak yang dialami ODHIV, terutama terkait akses layanan kesehatan.
“Ketika ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, harapannya secara kemanusiaan bisa diberikan respons yang cepat,” pungkasnya.(*)
