indate.net-Program Sekolah Manusia Unggul (Maung) gagasan Gubernur Jawa Barat mulai memasuki tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026-2027. Di Kota Bogor, dua sekolah ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut, yakni SMA Negeri 1 Bogor dan SMK Negeri 3 Bogor.
Tahapan pendaftaran program Sekolah Maung dibuka mulai 25 hingga 29 Mei 2026. Program ini mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Fetty Anggraenidini menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait kurikulum dan mekanisme penerimaan peserta didik baru.
“Kita dari Komisi V terus melakukan pengawasan, terutama bagian kurikulum yang akan diadakan di Sekolah Maung dan bagaimana pendaftarannya, juga bagaimana alur serta persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik,” ujar Fetty, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, pengawasan penting dilakukan agar program pendidikan baru itu tidak terkesan dipaksakan dan benar-benar siap diterapkan di lapangan.
“Kita harus terus awasi sehingga jangan sampai Sekolah Maung kurikulumnya prematur dan terburu-buru. Jadi memang harus kita kawal terus, baik di Disdik maupun di sekolah-sekolah di Jawa Barat, terutama di Kota Bogor,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Fetty berharap program Sekolah Maung dapat berjalan sesuai harapan pemerintah daerah maupun DPRD Jawa Barat, mulai dari proses penerimaan hingga pelaksanaannya nanti.
“Program ini harus terus dikawal jangan sampai mandek di tengah jalan, bukan hanya saat pendaftaran tetapi juga dalam pelaksanaannya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur menyebut pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat guna memastikan kesiapan teknis program Sekolah Maung.
“Kami memastikan juklak dan juknisnya, termasuk kriteria penerimaan siswa,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, terdapat empat jalur penerimaan dalam program Sekolah Maung, yakni potensi akademik, prestasi akademik, akademik berbasis sertifikat, dan non-akademik. Masing-masing jalur memiliki proporsi penilaian berbeda.
Untuk jalur potensi akademik dan prestasi akademik, komposisi penilaiannya terdiri dari 40 persen nilai rapor dan 60 persen Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sementara jalur akademik berbasis sertifikat menggunakan komposisi 40 persen TKA dan 60 persen sertifikat.
Adapun jalur non-akademik mengacu pada 40 persen nilai TKA dan 60 persen sertifikat non-akademik.
Fajar menuturkan, hasil seleksi program Sekolah Maung dijadwalkan diumumkan pada 8 Juni 2026. Peserta yang tidak lolos tetap dapat mengikuti pendaftaran sekolah reguler meski waktu pendaftarannya sangat terbatas.
“Anak yang tidak masuk Sekolah Maung masih bisa mendaftar ke sekolah reguler, tetapi waktunya hanya satu hari sampai pukul 23.59 WIB,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh proses dipersiapkan secara matang untuk menghindari potensi kepadatan pendaftaran.
“Kami mengingatkan tenggang waktu yang sangat singkat ini harus benar-benar dipersiapkan karena berpotensi menimbulkan chaos,” katanya.
Selain itu, DPRD Kota Bogor juga menyoroti sejumlah persyaratan seleksi, mulai dari rata-rata nilai minimal 85, tes psikologi dengan IQ minimal 130 skala Wechsler, hingga surat pernyataan rencana melanjutkan pendidikan ke universitas tertentu yang disetujui orang tua.
“Tes psikologi harus dikeluarkan lembaga psikologi yang terdaftar di Lembaga Psikolog Indonesia, jadi tidak bisa sembarangan,” tegas Fajar.
Untuk pelaksanaan di SMK Negeri 3 Bogor, terdapat lima kompetensi keahlian yang dibuka, yakni kuliner, busana, tata kecantikan, perhotelan, dan teknik komputer jaringan (TKJ).
Fajar juga menjelaskan bahwa Sekolah Maung mengadopsi dua kurikulum sekaligus, yakni kurikulum nasional dan Cambridge, sehingga peserta didik dituntut memiliki kemampuan bilingual.
“Yang pintar bukan hanya Anda, jadi harus siap secara mental dan psikologi,” ujarnya mengingatkan calon peserta didik.
Di sisi lain, DPRD Kota Bogor meminta agar kuota domisili diprioritaskan bagi warga Kota Bogor mengingat keterbatasan jumlah SMA negeri di wilayah tersebut. DPRD juga meminta agar biaya tes psikologi tidak dibebankan kepada keluarga kurang mampu.
“Kalau memang ada warga kurang mampu, harus dicarikan solusi agar tidak membebani orang tua murid,” pungkasnya.(*)
