.jpeg)
indate.net-PANDEGLANG – Sejumlah pondok pesantren di Provinsi Banten menyoroti dugaan belum meratanya akses pengajuan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya untuk lembaga pendidikan keagamaan.
Dua pondok pesantren yang telah mengajukan proposal resmi kepada Badan Gizi Nasional, yakni Pondok Pesantren Kananga di Kecamatan Menes dan Pondok Pesantren Mathla’ul Nawakartika di Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, mengaku hingga kini belum menerima kepastian tindak lanjut atas pengajuan tersebut.
Padahal, kedua pesantren menyatakan telah melengkapi dokumen administrasi dan menunjuk mitra pelaksana pembangunan dapur MBG.
“Kami melihat di lapangan banyak dapur MBG yang sedang dibangun bahkan sudah berjalan. Sementara pesantren yang mengajukan melalui jalur kuota keagamaan masih menunggu tanpa kepastian. Ini tentu menjadi perhatian kami,” ujar salah satu pengelola pesantren.
Dalam proposal yang disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, kedua pesantren menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Program MBG dengan basis penerima manfaat yang jelas, yakni para santri di lingkungan pesantren masing-masing.
Selain mengusulkan lokasi dan data penerima manfaat, kedua lembaga juga telah menunjuk mitra pelaksana pembangunan dapur SPPG, yakni Yayasan Saudagar Mulia Indonesia, lengkap dengan identitas penanggung jawab program.
Kalangan pesantren menilai lembaga pendidikan keagamaan seharusnya mendapat perhatian dalam implementasi program tersebut karena memiliki infrastruktur sosial yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran dapur MBG di lingkungan pesantren juga dinilai berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja sekitar.
“Pesantren memiliki santri, lahan, jaringan masyarakat, dan semangat gotong royong. Karena itu kami berharap akses program ini bisa lebih terbuka dan tidak terjadi kesan adanya perlakuan berbeda,” lanjut perwakilan pesantren.
Selain kepada Badan Gizi Nasional, pihak pesantren juga berharap Majelis Ulama Indonesia dapat membantu menjembatani berbagai kendala yang dihadapi lembaga keagamaan dalam proses pengajuan dapur MBG, terutama terkait komunikasi, pendampingan administrasi, dan koordinasi dengan pihak terkait.
“MUI diharapkan dapat menjadi penghubung aspirasi pesantren agar program ini benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh lembaga pendidikan keagamaan,” ujarnya.
Para pengelola pesantren meminta adanya mekanisme yang lebih transparan terkait kuota, alur pengajuan, dan jalur komunikasi resmi agar lembaga pendidikan keagamaan tidak mengalami kebingungan dalam proses pengusulan dapur MBG.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditargetkan menjangkau jutaan pelajar dan santri di seluruh Indonesia. Kalangan pesantren berharap implementasinya dapat berjalan inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lembaga pendidikan, termasuk pesantren di daerah.(*)
