indate.net-BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor mengapresiasi kinerja para camat dalam merealisasikan anggaran tahun 2025 yang mencapai rata-rata 95 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi pelayanan di lapangan, khususnya terkait keterbatasan fasilitas di tingkat kelurahan.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor, Rabu (22/4/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menyebut secara administratif serapan anggaran sudah tergolong baik. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi aparatur wilayah.
“Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Namun, angka tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis di lapangan yang dialami para camat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para camat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Di Kecamatan Tanah Sareal, misalnya, pembangunan flyover di kawasan Kebon Pedes dinilai mendesak untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur masih dihadapkan pada persoalan banjir yang rutin terjadi setiap tahun.
Di Kecamatan Bogor Selatan, permasalahan longsor di akses jalan Batutulis juga menjadi sorotan karena belum tertangani secara tuntas selama hampir satu tahun. Adapun di Bogor Barat, kondisi relatif lebih stabil dengan progres pembangunan kelurahan di Situ Gede yang dinilai berjalan positif.
Menanggapi hal tersebut, Sugeng menyampaikan bahwa penanganan longsor di Batutulis kini memasuki tahap lelang di tingkat provinsi. Ia mendorong agar proses tersebut dapat segera direalisasikan mengingat pentingnya akses jalan bagi mobilitas warga.
“Kami mendorong eksekusi cepat karena jalan alternatif di Bogor Selatan sangat sempit dan membebani mobilitas warga,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi I juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung di kantor kelurahan. Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik, sejumlah kelurahan disebut hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer, bahkan sebagian dalam kondisi tidak layak pakai.
“Ini anggaran kecil, tapi karena pengetatan, mereka kesulitan. Bagaimana mau melayani masyarakat dengan cepat jika perangkat dasarnya saja tidak memadai?” kata Sugeng.
Komisi I DPRD Kota Bogor pun mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama dalam pemenuhan sarana prasarana dasar di tingkat kelurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)
