indate.net-BOGOR-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan kesiapan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah. Berbagai langkah pengaturan telah disiapkan, mulai dari penyesuaian jam kerja aparatur, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga pengendalian harga bahan pokok.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan kebijakan tersebut disusun menyusul hasil sidang isbat Kementerian Agama yang menetapkan awal Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026. Pemkot Bogor pun telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebagai dasar pelaksanaan pengaturan selama Ramadan.
Hal itu disampaikan Dedie Rachim saat memimpin Rapat Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, pengaturan tersebut mencakup aktivitas masyarakat selama menjalankan ibadah puasa agar tetap berjalan tertib dan kondusif.
Selain itu, Pemkot Bogor juga menetapkan penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara. Pada Senin hingga Kamis, jam kerja berlangsung pukul 08.00–15.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00–12.30 WIB. Sementara pada Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00–15.30 WIB dengan waktu istirahat 11.30–12.30 WIB.
Dalam rangka meningkatkan syiar Ramadan, Pemkot Bogor juga menyiapkan kegiatan tarawih keliling (tarling) yang tahun ini diperluas menjadi 14 tim, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya tiga tim.
Ramadan tahun ini juga bertepatan dengan pelaksanaan Bogor Street Festival Cap Go Meh (BSF CGM) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–3 Maret 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi berupa rekayasa lalu lintas serta pengamanan kegiatan, mengingat adanya festival kuliner dan arak-arakan budaya yang berpotensi menutup sejumlah ruas jalan pada sore hingga malam hari.
Di sektor ekonomi, Pemkot Bogor memberikan perhatian pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Pemerintah berencana menggelar inspeksi mendadak dan operasi pasar di setiap kecamatan guna memastikan kebutuhan masyarakat, seperti beras dan minyak goreng, tetap tersedia dengan harga terkendali.
Peningkatan aktivitas masyarakat di sejumlah titik keramaian, termasuk kawasan Alun-Alun Kota Bogor, juga menjadi perhatian. Pemerintah mengantisipasi bertambahnya pedagang musiman agar tetap tertib dan tidak mengganggu fasilitas umum maupun arus lalu lintas.
Selain warga Kota Bogor, pemerintah memperkirakan adanya peningkatan mobilitas masyarakat dari wilayah sekitar seperti Ciomas, Dramaga, Ciawi, dan Parung. Sejumlah pusat keramaian, di antaranya BTM, Botani Square, dan Jambu Dua, menjadi fokus pengamanan selama Ramadan.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Bogor juga menyepakati penerbitan SK Wali Kota terkait pembatasan operasional tempat usaha hiburan selama Ramadan. Sejumlah usaha seperti klub malam, diskotek, bar, karaoke, rumah pijat, spa, serta arena permainan tertentu diwajibkan tutup sementara. Pemerintah juga menegaskan larangan penggunaan petasan dan kegiatan sahur on the road (SOTR), serta mengatur pelaksanaan bazar Ramadan agar berlangsung tertib.
Pemkot Bogor turut merencanakan pelaksanaan salat Idulfitri tingkat kota di Kebun Raya Bogor. Persiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat akan dilakukan hingga H+7 pascalebaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyampaikan hasil rapat koordinasi telah memutuskan pembatasan dan penutupan operasional sejumlah kegiatan usaha selama Ramadan. Informasi tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan suasana Ramadan yang aman dan kondusif serta mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat.(*)
