indate.net-BOGOR – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap III dan IV pada 2026 menuai perhatian sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor. Seleksi tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total formasi mencapai puluhan ribu posisi.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin meminta pemerintah pusat menerapkan prinsip keadilan dengan mengedepankan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, khususnya guru serta pegawai berusia lanjut.
Jenal menilai hingga kini belum terdapat aturan yang secara eksplisit memberikan legitimasi pengangkatan pegawai dapur SPPG menjadi PPPK. Menurutnya, pengambilan kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer lainnya.
Ia menegaskan, banyak tenaga pendidik di daerah yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas tanpa kepastian status kepegawaian. Padahal, peran guru dinilai sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Tenaga pendidik sudah lama menunggu kepastian. Mereka berdiri di garis depan dalam mencerdaskan generasi muda, sehingga semestinya mendapat perhatian lebih dulu,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Selain guru, Jenal juga menyoroti keberadaan pegawai honorer lansia yang hampir sepanjang hidupnya mengabdi di lingkungan pemerintahan. Ia berharap kebijakan rekrutmen PPPK tetap mempertimbangkan faktor masa pengabdian dan usia.
Menurutnya, formasi besar yang disiapkan BGN seharusnya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan program, tetapi juga memperhatikan prinsip senioritas dan rasa keadilan sosial.
“Rekrutmen tentu penting, namun harus disertai pertimbangan pengabdian. Mereka yang sudah lama berkontribusi untuk negara, terutama guru dan pegawai lanjut usia, patut menjadi prioritas,” katanya.
Sebagai informasi, BGN berencana membuka rekrutmen PPPK untuk pegawai SPPG secara terbuka pada 2026 sebagai bagian dari penguatan SDM dalam program nasional pemenuhan gizi. Rencana tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Komisi IX DPR RI.
Pada 2026, BGN menargetkan jumlah PPPK mencapai sekitar 99 ribu orang. Sebelumnya, pada seleksi tahap pertama, sebanyak 2.080 peserta telah diangkat dan mulai bertugas sejak 1 Juli 2025. Mereka merupakan lulusan program sarjana penggerak pembangunan Indonesia.
Sementara itu, seleksi tahap kedua mencakup 750 formasi umum yang terdiri dari tenaga akuntansi dan tenaga gizi, dengan pengangkatan efektif mulai 1 Februari 2026.(*)
