indate.net-BOGOR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor diguncang isu serius setelah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial IZ diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan meminjam uang dari sejumlah anggota untuk kepentingan pribadi. Total pinjaman disebut mencapai angka fantastis hingga miliaran rupiah.
Informasi mengenai praktik
pinjam-meminjam itu awalnya hanya beredar di lingkungan internal Satpol PP.
Namun, kabar tersebut terus menguat seiring munculnya laporan dari para anggota
yang merasa dirugikan. Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya
mengakui bahwa IZ telah mengakui perbuatannya.
“Memang ada anggota yang diduga
memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Yang bersangkutan sudah
mengakui perbuatannya,” ujar sumber tersebut.
Menurut informasi, peminjaman
dilakukan berulang kali dan kepada banyak anggota. Pada awalnya bersifat
personal, namun nominal yang semakin besar Miliaran Rupiah dan frekuensi yang
meningkat membuat situasi tersebut menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan.
Saat dikonfirmasi Inspektur Pembantu
Khusus Inspektorat Kota Bogor, Jimmy V.P. Hutapea, membenarkan bahwa pihaknya
telah memanggil IZ untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemeriksaan, IZ kembali
mengakui bahwa dirinya memang melakukan peminjaman uang dari rekan-rekannya.
“Kami memeriksa dan meminta
klarifikasi. Yang bersangkutan mengakui memang benar melakukan peminjaman,”
kata Jimmy.
Inspektorat menyebut nilai yang
terhimpun terbilang besar. Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat mengeluarkan dua
rekomendasi penting kepada pimpinan Satpol PP:
- Melakukan mediasi antara IZ dan para anggota yang
menjadi korban, mengingat kasus ini merupakan
utang-piutang antarpegawai.
- Melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, karena tindakan IZ dinilai mencoreng nama baik
institusi.
“Ini mencoreng nama baik Satpol PP. Pemeriksaan disiplin menjadi wewenang atasan langsung,” tegas Jimmy. Satpol PP kini memegang kendali penuh atas tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai instansi pembina langsung IZ.
Kasus ini mendapat perhatian publik.
Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai pemerintah
harus bertindak tegas agar tidak muncul spekulasi negatif di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan kasus
ini ditangani serius. Jangan sampai ada anggapan bahwa isu seperti ini
ditutup-tutupi,” tegas Beni.
Di sisi lain, kekhawatiran ikut
muncul dari internal Satpol PP. Selain potensi menurunnya kinerja anggota yang
terbebani masalah utang, muncul pula kekhawatiran akan adanya risiko
penyimpangan baru akibat tekanan ekonomi yang menjerat para korban.
Seorang sumber internal lainnya
berharap kasus ini tidak berhenti pada laporan dan klarifikasi semata.
“Harapan kami, Inspektorat segera
menindak tegas oknum yang mencoreng nama Satpol PP. Jangan sampai ada anggota
yang dirugikan. Semua harus diperlakukan adil,” ujarnya.
Kasus ini kini terus bergulir.
Publik menanti langkah tegas Satpol PP dan Pemerintah Kota Bogor dalam
memastikan integritas institusi tetap terjaga serta memastikan seluruh pihak
yang dirugikan mendapatkan keadilan.(JM)
