indate.net-BOGOR – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Fetty Anggraeni, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, khususnya di bidang pelayanan sosial dan kesehatan.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Thoha Building, Jalan H.M. Syarifudin, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Tengah, Senin (6/10/2025), Fetty mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait banyaknya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Fetty mengundang Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor guna memberikan penjelasan langsung mengenai permasalahan tersebut di hadapan masyarakat.
“Kami banyak menerima keluhan masyarakat terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan. Karena itu, kami mengundang Dinas Sosial untuk memberikan penjelasan agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” ujar Fetty.
Politisi asal Garut yang akrab disapa Teh Fetty itu menjelaskan, anggaran BPJS PBI dari APBD Provinsi Jawa Barat mengalami pemangkasan signifikan, dari sebelumnya miliaran rupiah menjadi hanya sekitar Rp700 juta. Ia menilai, penyesuaian tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya program prioritas nasional yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Danantara, MBG, dan Koperasi Merah Putih.
Meski demikian, Fetty menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak boleh dikorbankan, mengingat manfaatnya yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami akan mendorong agar anggaran BPJS PBI tetap terbayarkan dan programnya berjalan baik. Di tingkat provinsi, kami akan perjuangkan dalam pembahasan anggaran, dan dari pusat akan kami komunikasikan melalui perwakilan di DPR RI,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Yosep Berliana, menjelaskan bahwa kehadiran Dinsos dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk BPJS PBI, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
“DTSEN ini masih dalam proses penyempurnaan dan verifikasi lapangan. Kami terus melakukan ground checking agar data penerima bantuan tepat sasaran,” ujar Yosep.
Ia menambahkan, hingga saat ini penerima BPJS PBI yang didanai APBD Kota Bogor tercatat sekitar 180 ribu jiwa, sementara penerima PKH mencapai 80 ribu jiwa.
Dinsos juga telah meminta para Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kemas) dan operator kelurahan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data di lapangan.
“Kami targetkan proses verifikasi di tingkat kelurahan selesai akhir Oktober. Hasilnya akan menjadi basis data pertama untuk DTSEN Kota Bogor,” pungkas Yosep.(*)
