indate.net-BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Inspektorat Kota Bogor menggelar kegiatan Diseminasi Fraud Control Plan (FCP) dan Penegakan Integritas di lingkungan Pemkot Bogor. Acara ini berlangsung selama dua hari, 29–30 Juli 2025, di Hotel D’Anaya, dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Bogor, Eko Prabowo, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi yang sistematis dan terukur guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kegiatan ini merupakan inisiasi yang bagus dari Inspektorat Kota Bogor dalam mendukung capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Eko, Selasa (29/7/2025).
Menurut Eko, skor SPI tahun 2025 ditargetkan mencapai minimal 78, agar Kota Bogor bisa masuk dalam kategori Terjaga dan menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya, Kota Bogor meraih skor SPI sebesar 77,54, atau berada di atas rata-rata nasional yang hanya 71,53.
“Jika skor kita bisa menyentuh angka 78 sampai 80, itu akan menjadikan Kota Bogor sebagai yang tertinggi di Jawa Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bogor, Irwan Riyanto, menjelaskan bahwa nilai SPI dan MCP merupakan indikator penting dalam menilai integritas dan kinerja pemerintah daerah. Tahun 2024, Kota Bogor mencatat nilai MCP sebesar 90,51, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 76.
“Kita ingin Kota Bogor menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang meraih predikat Terjaga dalam Survei Penilaian Integritas,” kata Irwan.
Untuk mencapai target tersebut, KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain intensifikasi sosialisasi antikorupsi, pencegahan penyalahgunaan anggaran, serta pembenahan sistem promosi dan mutasi pegawai berbasis merit.
Diseminasi FCP ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemkot Bogor dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.(*)
