Ini Langkah Dinas Pendidikan Kota Bogor, Terhadap Anak Putus Sekolah

indate.net-Persoalan siswa putus sekolah masih menjadi tantangan serius di Kota Bogor. Berdasarkan data Dinas Pendidikan setempat, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 599 siswa tidak melanjutkan pendidikan formal.

Data tersebut diperoleh dari laporan yang masuk dari enam kecamatan di wilayah Kota Bogor. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hendres Dwi Nugroho, membenarkan jumlah tersebut dan merinci bahwa ada empat kategori siswa putus sekolah.

“Pertama adalah anak-anak yang belum pernah sama sekali mengenyam pendidikan. Kedua, mereka yang berhenti di tingkat SD. Ketiga, siswa lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dan keempat, lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA,” jelas Hendres, Rabu (21/5/2025).

Menurut Hendres, dari total 599 siswa tersebut, sebagian sudah mengikuti program pendidikan alternatif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, tidak semua dapat kembali ke jalur pendidikan formal.

“Mengajak mereka kembali bersekolah tidak mudah. Banyak dari mereka yang sudah tidak memiliki motivasi, bahkan sebagian sudah mulai bekerja,” ujarnya.

Data 2025 Sementara: 65 Siswa Putus Sekolah hingga Mei

Hingga bulan Mei 2025, Dinas Pendidikan kembali mencatat 65 siswa putus sekolah dari laporan sementara. Data ini dihitung mulai Januari 2025 dan masih bersifat sementara, karena belum semua kecamatan menyelesaikan pendataan.

“Untuk tahun 2025, pendataan masih berjalan. Jadi, jumlah tersebut masih mungkin bertambah,” ujar Hendres.

Ia juga menegaskan bahwa angka 2.000 siswa putus sekolah yang sempat beredar sebelumnya merupakan akumulasi dari tahun 2022 hingga 2024.

Upaya Pemerintah: Program Japati

Sebagai upaya penanganan, Dinas Pendidikan Kota Bogor mengandalkan Program Japati (Jaringan Anti Putus Sekolah). Program ini melibatkan kader posyandu di setiap kelurahan untuk mengarahkan siswa ke lembaga PKBM.

“Banyak dari mereka yang usianya sudah tidak sesuai dengan jenjang pendidikan formal. Karena itu, PKBM dipilih karena waktu kegiatan belajar mengajarnya lebih fleksibel,” kata Hendres.(*)